Page 80 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2021
P. 80
Kementeriaan Sumber Daya Manusia Malaysia mengatakan bahwa majikan/ tersangka juga
mengeksploitasi korban, dengan mengancamnya karena ia bukan pekerja dengan dokumen sah
dan sering memarahi korban jika ingin kembali ke Indonesia.
Mereka menjelaskan penyelamatan perempuan tersebut merupakan bagian dari operasi
penyelamatan terpadu oleh Departemen Tenaga Kerja (JTK), Satgas MAPO dan kepolisian, yang
dilakukan setelah menerima pengaduan dan informasi dari Kedutaan Besar Indonesia di Kuala
Lumpur pada Senin 20 September.
Tersangka Melanggar Undang-Undang
Dilaporkan juga bahwa perempuan tersebut masuk ke Malaysia secara ilegal dengan izin kerja
sebagai pembantu pada Juni 2003 melalui agen yang dikenalnya. Setelah mendapat pekerjaan,
dengan gaji RM350 atau setara dengan 1,2 juta per bulan, dipotong dari gajinya sleama 4 bulan
sebagai bayaran untuk agen.
“Korban tidak mengetahui apapun terkait hal tersebut karena ia menyerahkan semuanya kepada
agen dan tidak ada kontak tertulis mengenai proses kerja, termasuk pembayaran kepada agen,”
bunyi pernyataan dari Kementeriaan Sumber Daya Manusia.
Dikatakan juga bahwa izin kerja resmi perempuan itu berakhir pada Juni 2020. Oleh karena itu,
ia diklasifikasikan sebagai pekerja paksa karena bekerja tanpa diberi gaji dan ditolak kemballi ke
negara asalnya, serta dianiaya.
Indikator juga menunjukkan bahwa majikannya telah melakukan pelanggaran di bawah Undang-
undang Anti-Perdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007, kata
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.
Pihak kementerian menambahkan bahwa korban, yang masih trauma, ditempatkan di pusat zona
berlindung di Damansara setelah ia diberi Interim Protection Order (IPO) oleh Pengadilan Sri
Manjung pada hari yang sama dia diselamatkan.
IPO akan berlangsung selama 21 hari hingga 13 Oktober untuk melengkapi berkas penyidikan
berdasarkan UU ATIPSOM 2007 yang dilakukan oleh JTK, dan berkas penyelidikan akan
diserahkan pada wakil jaksa penuntut umum untuk diperiksa dan diputuskan.
79
