Page 139 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 ApRIL 2019

Title KSPI SEBUT POLRI AKAN BENTUK UNIT PIDANA PERBURUHAN DI POLDA METRO
Media Name tirto.id
Pub. Date 29 April 2019
https://tirto.id/kspi-sebut-polri-akan-bentuk-unit-pidana-perburuhan-d i-polda-metro-
Page/URL
dnkm
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Presiden KSPI Said Iqbal mengaku menerima informasi bahwa Polri akan segera
mengaktifkan desk atau unit khusus pidana perburuhan di Polda Metro Jaya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan
pertemuan sejumlah pimpinan organisasi buruh, termasuk dirinya, dengan Presiden
Joko Widodo pada beberapa waktu lalu menyepakati sejumlah hal.

Salah satunya, kata Iqbal, adalah pembentukan deks atau unit khusus di kepolisian
yang menangani pidana perburuhan.

Iqbal mengaku menerima informasi bahwa Polri akan mulai mengaktifkan secara
resmi unit khusus pidana perburuhan itu pada saat May Day atau Hari Buruh 1 Mei
2019. Pembentukan unit khusus itu, kata Iqbal, rencananya diujicoba di Polda Metro
Jaya.

"Mungkin ya, coba cek lagi ke Pak Kapolri [Tito Karnavian]. Kemungkinan
meresmikan uji coba pidana perburuhan di Polda Metro Jaya pada 1 Mei nanti," ujar
Iqbal di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Polri sebenarnya sejak lama didesak untuk membentuk unit khusus pidana
perburuhan. Hal ini agar kepolisian turut menangani kasus pelanggaran hak-hak
buruh yang telah diatur sanksi pidananya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Menurut Iqbal, pembentukan deks khusus pidana perburuhan di kepolisian penting
karena selama ini banyak kasus pelanggaran hak buruh oleh pengusaha, yang
sebenarnya bisa berujung ke pemberian sanksi pidana, tidak tertangani. Misalnya,
tidak cairnya upah buruh atau pemutusan hubungan kerja sepihak.

Dia mengatakan, biasanya polisi tidak memproses aduan dan melimpahkan kasus
pidana perburuhan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Masalahnya, Disnaker juga
seringkali tak menyelesaikan aduan buruh atau membawanya ke Pengadilan
Hubungan Industrial.

"Kalau [pelanggaran hak buruh] masuk dalam unsur pidana, dia [Polri] bisa ada satu
unit khusus. Ini bukan mau nakut-nakutin pidana, tapi ini keadilan," ujar Iqbal.

Iqbal menambahkan Jokowi juga akan meresmikan persetujuan revisi Peraturan

Page 138 of 159.