Page 144 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 ApRIL 2019
P. 144
Title KSPSI: YANG BEBANI PENGUSAHA BUKAN UPAH, TAPI REGULASI PEMERINTAH
Media Name bisnis.com
Pub. Date 29 April 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190429/9/916938/kspsi-yang-bebani-pe ngusaha-
Page/URL
bukan-upah-tapi-regulasi-pemerintah
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
BANDUNG -- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menilai keluhan
dari sebagian pelaku industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Jawa Barat yang
menilai upah pekerja terlalu mahal sehingga membebani finansial perusahaan
adalah tidak relevan.
"Berbicara upah, di Jawa Tengah juga sama saja. Persoalannya bukan upah," kata
Ketua KSPSI, Roy Jinto, Senin (29/4/2019).
Roy mengaku, dirinya dalam beberapa kesempatan pernah berdiskusi dengan
pengusaha industri TPT. Dari hasil diskusinya, ia menyimpulkan persoalan utama
bukan berada pada upah yang menjadikan beban finansial bagi perusahaan,
melainkan kebijakan pemerintah yang menyebabkan cost produksi meningkat.
"Bagi perusahaan (TPT) cost upah di Jawa Barat itu masih rendah," ujarnya.
Justru, Roy menilai perusahaan pastinya sudah menghitung matang-matang nilai
operasional sebelum proses produksi per tahun dilakukan. Pasalnya, pemerintah
sendiri telah menetapkan Upah Minimum Kota/kabupaten (UMK) yang dapat
menjadi acuan beban perusahaan untuk membayar upah buruh.
Namun, masalah keuangan muncul ketika pemerintah tak membawa kenyamanan
bagi para pengusaha. Di antaranya adalah kebijakan pajak dan impor.
"Menurut kami persoalan itu dari proses perizinan yang begitu panjang, adanya
pungli, suku bunga yang tinggi, dan pajak industri yang terlalu besar," tutur Roy.
Lebih dari itu, ia pun menilai bahwa pemerintah tak memberikan kontrol yang
memihak pada pengusaha tentang masuknya barang TPT impor.
"Karena hanya pemerintah yang punya fungsi mengontrol impor," ujar dia.
Senada dengan Roy, Hermawan, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)
1992 Kota Bandung juga mengatakan kalau upah tidak menjadi masalah utama
dalam urusan finansial perusahaan.
"Karena cost untuk industri pengusaha sudah ada takarannya dari pemerintah
(UMK). Jadi (tudingan soal beban upah terlalu tinggi) sebetulnya itu hanya
mengada-ada saja," kata Hermawan dihubungi terpisah.
Page 143 of 159.
