Page 148 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 ApRIL 2019
P. 148
sosialisasi bersama, pertukaran data, serta pengawasan dan pemeriksaan bersama.
Hal ini cukup positif terutama dalam rangka optimalisasi perluasan kepesertaan.
Kegiatan ini juga dihadiri kejaksaan negeri, pengawas tenaga kerja, serta instansi
perizinan se-wilayah Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Blitar, dan Trenggalek.
Dalam acara ini, BPJS juga menyerahkan surat kuasa khusus (SKK) pelimpahan
pengawasan dan pemeriksaan badan usaha yang terindikasi tidak mematuhi
ketentuan jaminan sosial.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Subroto mengatakan sepanjang 2018,
kejaksaan telah menerima 611 SKK dimana 545 SKK dari BPJS Ketenagakerjaan.
Jumlah tersebut tersebar di kejaksaan negeri wilayah Kediri, Tulungagung, Nganjuk,
Blitar dan Trenggalek.
Pihaknya mengungkapkan laporan dari SKK tersebut bermacam-macam, dimana ada
yang belum bersedia mendaftarkan karyawan, pembayaran iuran yang menunggak,
hingga melaporkan data upah yang tidak sesuai.
"Laporan tersebut sudah ditindaklanjuti hingga terdapat pemulihan potensi kerugian
hingga lebih dari Rp4,8 miliar pada 2018. Hari ini kami menerima lagi 471 SKK.
Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan atas dugaan
ketidak patuhannya," kata Subroto. (*).
Page 147 of 159.
