Page 71 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 ApRIL 2019

Title RAYAKAN ULANG TAHUN, TASPEN RILIS SMART CARD
Media Name bisnis.com
Pub. Date 29 April 2019
https://finansial.bisnis.com/read/20190429/215/916663/rayakan-ulang-ta hun-taspen-
Page/URL
rilis-smart-card
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

PT Taspen (Persero) meluncurkan Taspen Corporate University dan Taspen Smart
Card dalam perayaan ulang tahun ke-56 perseroan.
Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro menjelaskan, Taspen Corporate University
merupakan langkah perseroan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia
(SDM). Lembaga tersebut dinilai dapat menjadi sarana pembelajaran yang aplikatif
dan relevan bagi SDM perseroan.

Perseroan pun meluncurkan Taspen SmartCard, sistem digitalisasi pembayaran
pensiun dalam bentuk kartu kepesertaan. Iqbal menjelaskan, sistem tersebut dapat
meningkatkan layanan, akuntabilitas, dan keakuratan otentikasi serta keamanan
pembayaran pensiun.
Pada kesempatan itu pun Taspen melakukan penandatanganan perjanjian kerja
sama dengan PT Pegadaian (Persero) dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Menurut
Iqbal, kerja sama tersebut merupakan perwujudan komitmen pelayanan Taspen
terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan Pensiunan ASN.

"Selain itu, kerja sama ini juga ditujukan untuk mewujudkan sinergi dengan prinsip
saling menguntungkan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-
masing perusahaan, dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good
Corporate Governance (GCG) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,"
ujar Iqbal pada Minggu (28/04/2019) dalam keterangan resmi.
Dia menyampaikan, pada 1987 Departemen Keuangan secara bertahap
menyerahkan pengelolaan dan pembayaran pensiun pegawai negeri sipil (PNS) ke
Taspen. Seiring berjalannya waktu, perseroan ditunjuk sebagai pengelola Program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian untuk ASN dan Pejabat
Negara.

Taspen pun kemudian dipercaya untuk mengelola program Jaminan Hari Tua (JHT).
Seluruh program memberikan proteksi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) dan non PNS (termasuk tenaga honorer) yang bertugas pada instansi
pemerintah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.
Adapun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan penggabungan program Taspen dan Asabri
ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat hingga 2029.

Page 70 of 159.