Page 74 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 ApRIL 2019
P. 74
Title MAY DAY: SELARASKAN REGULASI DENGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Media Name bisnis.com
Pub. Date 29 April 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190429/9/916683/may-day-selaraskan-r egulasi-
Page/URL
dengan-revolusi-industri-4.0
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Menyambut Hari Buruh Sedunia 1 Mei atau May Day, kalangan pekerja
dan pengusaha mendesak pemerintah segera menyelaraskan regulasi tentang
ketenagakerjaan agar sesuai dengan implementasi Revolusi Industri 4.0 di Tanah
Air.
Hari Buruh diangkat sebagai topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Senin
(29/4/2019) . Berikut laporannya.
Ada dua isu utama tentang ketenagakerjaan yang disampaikan oleh pekerja dan
pengusaha, yaitu upaya peningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta
perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Andi Gani Nena, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia,
menuturkan bahwa Revolusi Industri 4.0 menjadi salah satu isu utama yang akan
disampaikan dalam aksi May Day yang berlangsung pada 1 Mei 2019.
Para buruh, lanjutnya, akan menuntut revisi dua regulasi ketenagakerjaan yang
dinilai tak relevan dengan Revolusi Industri 4.0, yaitu Undang-Undang No. 13/2003
tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang
Pengupahan.
"Kami juga meminta agar sistem outsourcing dihapuskan. Ke depan, Industri 4.0
akan banyak perusahaan yang menggunakan outsource dan ini sangat merugikan,"
kata Andi, Sabtu (28/4/2019).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, pemerintah
harus menyiapkan peta jalan Industri 4.0 yang lebih detail sehingga dapat menjadi
pegangan seluruh pihak dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.
Saat ini, ujarnya, para pekerja mengkhawatirkan jumlah lapangan kerja akan
berkurang apabila pelaku industri menerapkan automasi secara penuh dalam
seluruh rangkaian proses bisnis.
"Kesiapan sumber daya manusia diperlukan. Oleh karena itu, perlu aturan dan
roadmap yang jelas," imbuhnya.
Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, menuturkan bahwa
program peningkatan kemampuan sumber daya manusia harus relevan dengan
kebutuhan pengusaha serta arah implementasi pengembangan industri.
Page 73 of 159.
