Page 89 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 ApRIL 2019
P. 89
khususnya proses di Pengadilan Hubungan Industrial, dan jaminan sosial.
Tentunya persoalan-persoalan tersebut masih relevan hingga saat ini, mengingat
kalangan pekerja masih mengalami masalah atas hal-hal tersebut untuk mencapai
kesejahteraannya.
Persoalan tersebut muncul karena pelaksanaan hubungan industrial belum berjalan
secara maksimal, mengingat delapan sarana hubungan industrial (yaitu Peraturan
Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), SP/SB, Apindo, LKS Bipartit, LKS
Tripartit, Lembaga PPHI dan Peraturan Perundang-undangan) belum bersinergi dan
berjalan dengan baik.
Kalangan SP/SB dan pengusaha belum memanfaatkan Lembaga Kerja Sama (LKS)
Bipartit secara maksimal di perusahaan dan peran LKS Tripartit seolah-olah hanya
forum formalitas diantara SP/SB, Apindo dan pemerintah.
Kinerja pengawasan dan penegakkan hukum terhadap hukum positif
ketenagakerjaan, PP dan PKB masih dikeluhkan banyak pekerja, khususnya dalam
proses PPHI dari bipartite hingga Mahkamah Agung masih dirasakan lama dan
menguras banyak energi dan dana.
INDUSTRI 4.0 Persoalan hubungan industrial yang belum selesai tersebut, justru
saat ini lebih diperhadapkan pada persoalan yang lebih kompleks lagi. Kehadiran
Revolusi Industri 4.0 akan mensyaratkan delapan sarana hubungan industrial
bekerja lebih berkualitas lagi.
Era Revolusi Industri 4.0 yang diwarnai oleh proses robotisasi dan digitalisasi
tentunya menjadi tantangan bagi seluruh aktor hubungan industrial mengingat di
era ini terjadi proses pergantian sistem kerja manual yang padat karya menjadi
digitalisasi yang padat modal.
Dunia tanpa batas mendorong kompetisi industri semakin tinggi, tidak hanya
kompetisi di dalam negeri tetapi juga kompetisi industri antar-negara. Kompetisi
mensyaratkan efisiensi dan produktivitas. Industri sangat membutuhkan pekerja
dengan kualitas kerja yang handal yang ditandai dengan sertifikasi.
Dengan pergeseran kebutuhan industri tersebut, isu perjuangan SP/SB dan pekerja
pun harus mampu merespons perubahan tersebut, yaitu dengan memperkuat
sumber daya manusia pekerja sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri.
Negara harus hadir untuk tetap memposisikan pekerja sebagai aktor hubungan
industrial, melalui pelatihan vokasional dan jaminan sosial.
Perayaan May Day tahun ini merupakan momentum bagi SP/SB dan pekerja untuk
mendorong pemerintah menghadirkan kemudahan bagi pekerja mendapatkan
pelatihan vokasional dan jaminan sosial yang mumpuni, selain juga terus meminta
pemerintah menyelesaikan persoalan hubungan industrial seperti yang telah
Page 88 of 159.
