Page 85 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 ApRIL 2019
P. 85
Tak hanya sampai disitu, penyebaran dan pemerataan kualitas tenaga kerja antara
di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa mesti dipacu agar investasi yang masuk juga
tidak terpusat atau Jawa sentris.
Namun, di samping memacu peningkatan kualitas itu, Hanif menekankan bahwa
persoalan jaminan sosial harus dikawal oleh pemerintah. Baik bagi mereka para
pekerja formal maupun informal. Hal itu menjadi isu ketiga yang wajib diperhatikan
pemerintah. "Tentu soal jaminan sosial ini harus kita genjot terus," ujar Hanif.
Lebih lanjut, ia memaparkan, selama hampir lima tahun memimpin Kementerian
Ketenagakerjaan, pihaknya mengklaim telah melakukan sejumlah upaya untuk
mendorong perbaikan tenaga kerja di dalam negeri. Tahun ini, Hanif memaparkan
akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk menambah jumlah tenaga kerja demi
memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri.
"Kita juga dorong super deduction tax agar menjadi insentif untuk dunia usaha agar
optimal dalam melakukan investasi pengembangan sumber daya manusia," ujar dia.
Mengenai persoalan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan yang menetapkan besaran upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan
ekonomi, Hanif menilai kebijakan tersebut membuat formula kenaikan besaran upah
tahunan menjadi jelas dan dapat diprediksi.
"Kunci masa depan ketenagakerjaan menurut saya bukan soal itu (pengupahan)
saja, tapi ekosistemnya yang sesuai dengan pasar tenaga kerja," ujar dia.
Page 84 of 159.
