Page 137 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 137
"Saya kira tes PCR dilakukan di klinik yang disertifikasi Kemenkes akan lebih aman. Biaya
tentunya menjadi tanggung jawab pihak pengguna yang menanggungnya. Bukan dibebankan
kepada calon PMI," ujar Yusri di Jakarta.
Yusri menilai, para calon majikan di Malaysia, Singapura dan Taiwan yang semestinya
menanggung biayai swab tes dan karantina PMI, begitu mereka tiba di negara-negara dimaksud.
Dia mencontohkan kebijakan yang diambil Hongkong, PMI yang tiba diharuskan menjalani swab
tes dan karantina selama 14 hari dengan biaya ditanggung pemberi kerja.
Demikian juga yang seharusnya dilakukan di negara-negara tujuan penempatan lainnya.
Di tempat terpisah, Direktur Lembaga dan HAM PADMA Indonesia Gilbert Goa memberi
dukungan bagi langkah APJATI sebagai asosiasi P3MI memberikan secara gratis Test SWAB/PCR
PMI dan Karantina bagi PMI.
"Sikap Apjati sesuai dengan perintah undang-undang. Beban itu seharusnya ditanggung
pengguna jasa PMI," ucapnya.
Gilbert juga mengatakan, di tengah krisis pandemi covid 19, pihaknya sangat mendukung
langkah-langkah APJATI dan pemerintah yang melindungi calon PMI dan PMI, mulai dari
persiapan kompetensi hingga membebaskan biaya-biaya kesehatan.
"Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia juga mendukung langkah BP2MI berencana
membentuk Satgas Pencegahan dan Perlindungan calon PMI dan PMI, agar mereka berangkat
sesuai prosedural dan tidak terjebak kembali menjadi korban human trafficking," ucapnya.
Selain itu, Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia juga mendukung langkah presiden
memberantas mafia perdagangan orang Indonesia. (gir/jpnn)
136
