Page 134 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 134

Judul              Kemenaker dan Kementerian BUMN Sepakat Pekerjakan Disabilitas
                 Nama Media         wartaekonomi.co.id

                 Newstrend          Kerjasama Kemenaker dan Kementerian BUMN
                 Halaman/URL        https://www.wartaekonomi.co.id/read296133/kemenaker-dan-
                                    kementerian-bumn-sepakat-pekerjakan-disabilitas
                 Jurnalis           Mochamad Rizky Fauzan
                 Tanggal            2020-07-23 14:58:00
                 Ukuran             0

                 Warna              Warna
                 AD Value           Rp 17.500.000
                 News Value         Rp 52.500.000
                 Kategori           Kementerian Ketenagakerjaan
                 Layanan            Korporasi
                 Sentimen           Positif

              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri BUMN Erick Thohir menandatangani nota
              kesepahaman  bersama  (MoU)  terkait  Pelatihan  Kerja  dan    Penempatan  Tenaga  Kerja
              Penyandang Disabilitas  , Rabu (22/7/2020).

              Menteri Ida mengatakan MoU ini diteken agar para penyandang  disabilitas  memperoleh hak-
              haknya untuk bekerja atau memperoleh pekerjaan.


              KEMENAKER DAN KEMENTERIAN BUMN SEPAKAT PEKERJAKAN DISABILITAS

              Kementerian  Ketenagakerjaan    (Kemenaker)  menandatangani  Nota  Kesepahaman  bersama
              Kementerian  Badan  Usaha  Milik  Negara    (BUMN)  tentang  pelatihan  kerja  dan  penempatan
              tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  pada  BUMN,  Rabu  (22/7/2020).  Perjanjian  disepakati
              langsung oleh Menaker  Ida Fauziah  dan Menteri BUMN  Erick Thohir  di Ruang Tridharma
              Kemenaker, Jakarta.

              Ida menyampaikan, kesepakatan tersebut sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016, khususnya
              terkait Pasal 53 ayat (1), di mana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara,
              dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  wajib  mempekerjakan  paling  sedikit  2  persen  Penyandang
              Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

              "Kami mengajak bergandengan tangan terutama teman-teman BUMN dan pimpinan perusahaan
              BUMN menandatangani komitmen bersama berikutnya. Kalau sekarang dengan Menteri BUMN,
              berikutnya ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan yang dikelola Kementerian BUMN," ujar Ida,
              Rabu (22/7/2020).

              Di  tengah  pandemi  Covid-19  saat  ini,  Ida  berharap  BUMN  tetap  mempekerjakan  dan  terus
              memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai wujud pemenuhan hak sekaligus
              membuktikan peran dan partisipasi dalam pembangunan sesuai potensi dan kemampuan. Ida
              mengatakan,  pihaknya  terus-menerus  mendorong  kementerian  atau  lembaga,  BUMN,  dan
              Pemda untuk merealisasikan UU Nomor 8 Tahun 2016.





                                                           133
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139