Page 155 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 155
Ia berkata pihaknya tetap rapat saat reses karena ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk
membahas RUU inisiatif pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Kami memaksimalkan waktu karena materi pembahasannya masih panjang dan pada masa
sidang-sidang kemarin banyak tersedot ke agenda lain," kata Awiek lewat pesan singkat kepada
CNNIndonesia.com , Kamis (23/7).
Awiek mengatakan menggelar rapat saat masa reses tak masalah. Menurutnya, Baleg juga telah
mengantongi izin dari Pimpinan DPR untuk melakukan pembahasan RUU Ciptaker saat reses.
Politikus PPP itu menyebut tak hanya Baleg yang mengantongi izin untuk menggelar rapat saat
reses.. Menurutnya, banyak juga alat kelengkapan dewan (AKD) yang menggelar rapat-rapat
ketika reses.
"Pembahasan di masa reses yang terpenting dapat izin dari pimpinan," ujarnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan pihaknya mengizinkan rapat RUU
Cipta Kerja di masa reses, sedangkan RDP untuk kasus pelarian Djoko Tjandra dimentahkan.
Dasco menyebut rapat saat reses telah dibahas dan diputuskan dalam Badan Musyawarah
(Bamus). Bamus hanya memperbolehkan rapat terkait legislasi. Namun, Bamus melarang AKD
mengesahkan sesuatu saat reses.
"Dalam masa reses tidak boleh diadakan keputusan. Untuk menuju ke paripurna, hanya boleh
diadakan di masa sidang, kalau rapat-rapatnya boleh," kata Dasco kepada wartawan, Rabu
(22/7).
Keberadaan RUU Omnibus Law Ciptaker telah ditentang sejumlah elemen masyarakat. Mereka
meminta DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan RUU Ciptaker karena akan merugikan
buruh, petani, dan masyarakat hingga merusak lingkungan hidup.
Sejumlah elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat bahkan telah melakukan aksi serentak di
sejumlah daerah pada 16 Juli lalu. Mereka berencana menggelar aksi yang lebih besar lagi
apabila DPR dan pemerintah tak membatalkan RUU Ciptaker.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai pembahasan RUU
Ciptaker tak sesuai keinginan Jokowi. Menurutunya, jajaran menteri yang memfasilitasi
pembahasan rancangan beleid tersebut juga dinilai gagal menerjemahkan arahan presiden.
"Saya mengutip apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika menunda omnibus law. Pertama,
dibuatlah RUU untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, kedua presiden menyampaikan
tetap memberikan perlindungan kesejahteraan bagi pekerja," kata Said.
Bahkan Konfederasi Serikat Buruh Internasional (International Trade Union
Confederation/ITUC) Asia Pasifik meminta Jokowi menghentikan pembahasan RUU Omnibus
Law Ciptaker.
Mereka menilai pembahasan omnibus law tersebut dinilai bertentangan dengan Konvensi ILO
nomor 68 tahun 1998 yang telah diratifikasi Indonesia.
(dhf/fra).
154
