Page 178 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020

Yana menyebut jumlah tersebut merupakan hak PMI yang didapatkan dari hasil penanganan 60
kasus oleh Direktorat Mediasi dan Advokasi BP2MI.

Penanganan tersebut dilakukan melalui mediasi, advokasi, fasilitasi klaim asuransi, serta
Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Upaya tersebut sejalan dengan sembilan arah kebijakan strategis BP2MI, yakni memberlakukan
PMI sebagai VVIP dan meningkatkan perlindungan PMI Adapun rincian hak-hak PMI tersebut
ialah klaim asuransi dan jaminan sosial PMI untuk 14 kasus kecelakaan kerja, 17 kasus PMI
meninggal dunia, 3 kasus PMI Sakit, 2 kasus ABK yang hilang dilaut, 2 kasus ABK meninggal
dunia, dan 1 PMI Bermasalah karena terkena Pemutusan Hak Kerja (PHK).

Di samping itu, terdapat pula pengembalian uang kepada 11 PMI yang gagal berangkat dan
pembayaran sisa gaji untuk 7 kasus PMI yang gajinya tidak dibayarkan.

Kemudian pembayaran uang kerahiman untuk 1 kasus PMI yang mengalami ilegal rekrut,
penanganan untuk 1 kasus PMI yang bekerja tidak sesuai Perjanjian Kerja (PK), dan penanganan
untuk 1 kasus PMI yang hilang komunikasi.

"Penyerahan hak-hak kepada CPMI/PMI tersebut merupakan salah satu output kami dalam
penyelesaian kasus CPMI/PMI dan sebagai upaya menjalankan 9 kebijakan strategis BP2MI,"
kata Yana.

Dalam proses penanganan klaim asuransi luar negeri, Direktorat Mediasi dan Advokasi BP2MI
juga telah memfasilitasi terjemahan dan legalisasi 208 dokumen.

Jumlah tersebut termasuk fasilitasi dokumen untuk pemberian santunan dan pengajuan klaim
asuransi luar negeri bagi 3 ABK yang meninggal dunia akibat tertimpa jembatan runtuh di
Taiwan pada Oktober 2019.

Adapun total pencairan dimaksud hingga mencapai NTD 22.834.750 atau setara dengan Rp
11,46 milliar (kurs 1NTD = Rp 502 per tanggal 21 Juli 2020).

Selain itu, penyelamatan hak calon atau PMI juga telah dilakukan melalui pengembalian
dokumen pribadi yang ditahan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Pada periode semester I 2020, sebanyak 20 dokumen yang terdiri dari 9 ijazah, 5 paspor, 2
KTP, 2 akta kelahiran, 1 kartu keluarga, dan 1 surat nikah telah dikembalikan.

Dokumen tersebut diselesaikan melalui pendampingan advokasi secara non-litigasi.

"Kami pun membuka pelayanan informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum. Selama
Januari-Juni 2020, sebanyak 48 CPMI/PMI dan keluarganya telah kami berikan pelayanan,"
ungkap Yana..

177