Page 19 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020

SANKSI TEGAS PENGIRIMAN PMI ILEGAL

JAKARTA - Pemerintah tidak main-main dalam penanganan pekerja migran Indonesia (PMI).
Sanksi administrasi hingga sanksi pidana akan diberikan kepada perusahaan penempatan
pekerja migran Indonesia (P3MI) yang memberangkatkan PMI secara unprosedural (ilegal).

Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo menegaskan, sanksi harus
memberikan efek jera. Karena PMI ditempatkan oleh perusahaan secara ilegal. Agar pengiriman
PMI ilegal tidak terus berulang. "Ini soal hukum pidana. Sanksi hukum ini harus tegas dan
memberi efek jera. Kemudian sanksi administrasi dengan pencabutan izin perusahaan sampai
batas yang tidak ditentukan. Ini pun harus dilakukan, harus tegas cabut," ujar Rahmad Handoyo
kepada INDOPOS, Kamis (23/7).

Ia menjelaskan, penerapan sanksi tata kelola PMI masih sangat longgar. Selama ini sanksi
administrasi ringan tetap saja dilanggar oleh P3MI. Padahal mereka sebagai penanggung jawab
pengiriman PMI. "Jelas merugikan PMI, dari sisi keamanan PMI. Ini prahara kemanusiaan,
mereka dikejar-kejar petugas di negara penempatan," katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, telah bergerak cepat
melakukan pengusutan pengiriman PMI ilegal. Salah satunya temuan pengiriman PMI ilegal di
Bogor. Dia P3MI dilaporkan ke Bareskrim Polri. Dari temuan tersebut diduga ada Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO). "Ini upaya kami untuk memerangi pengiriman PMI ilegal. Dan kami
telah bekerjasama dengan Bareskrim Polri," katanya.

Dari temuan di Bogor, menurutnya BP2MI telah melakukan pengecekan status PT Duta Buana
Bahari dan PT Nadies Citra Mandiri. Kedua P3MI ini tidak terdaftar dan tidak memiliki izin
pengiriman PMI. "PT Nadies Citra Mandiri ini agen travel perjalanan dan PT Duta Buana Bahari
tidak terdaftar dan tidak memiliki izin SIP3MI dari Kementerian Ketenagakerjaan, 1 katanya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, ada 19 calon PMI dari temuan pengiriman PMI ilegal tersebut.
Mereka akan dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing di Jawa Barat dan Jawa
Tengah. Temuan pengiriman ilegal ini, menurutnya berhasil diungkap dari penggerebekan
tempat penampungan calon PMI non prosedural di sebuah Apartemen di Bogor, Jawa Barat.

"Rencananya belasan PMI ilegal inibakan diberangkatkan ke Thailand," ucapnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Ferdy Sambo mengatakan, telah menerima berkas
penanganan kasus dugaan PMI non prosedural dari BP2MI. Bareskrim Polri saat ini, menurutnya
tengah mendalami kasus tersebut. Baik dari jaringan hingga unsur pidananya. "Kerja sama ini
tengah kami sinergikan ke jajaran di bawah. Apalagi ada dugaan TPPO," katanya, (nas)

18