Page 22 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020

PEMERINTAH-DPR MASIH BAHAS RUU CIPTA KERJA

Meskipun terus mendapat penolakan dari kalangan buruh dan mahasiswa, pemerintah serta
DPR masih saja membahas omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Padahal, sejumlah elemen masyarakat tetap meminta DPR dan pemerintah menghentikan
pembahasan RUU Cipta Keija karena dinilai merugikan buruh, petani, dan masyarakat hingga
merusak lingkungan hidup.

Sejumlah elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat bahkan telah melakukan aksi serentak di
sejumlah daerah pada 16 Juli lalu. Mereka berencana menggelar aksi yang lebih besar lagi
apabila DPR dan pemerintah tak membatalkan RUU Ciptaker.

Presiden Konfederasi Serikat Pekeija Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai pembahasan RUU Cipta
Kerja tak sesuai dengan keinginan Jokowi. Menurut dia, jajaran menteri yang memfasilitasi
pembahasan rancangan beleid tersebut juga dinilai gagal menerjemahkan arahan presiden.

"Saya mengutip apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika menunda omnibus law. Pertama,
dibuatlah RUU untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kedua, presiden menyampaikan
tetap memberikan perlindungan kesejahteraan bagi pekerja," kata Said.

Konfederasi Serikat Buruh Internasional (International Trade Union Confederation/ITUC) Asia
Pasifik juga punya pendapat senada. Menurut mereka, pembahasan omnibus law tersebut
bertentangan dengan Konvensi ILO Nomor 68 Tahun 1998 yang telah diratifikasi Indonesia.

Memanfaatkan waktu

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi menyebut rapat
tetap dilakukan mengingat pembahasannya yang masih sangat panjang. "Karena pada masa
sidang-sidang kemarin banyak tersedot ke agenda lain," kata pria yang akrab disapa Awiek,
Kamis (23/7/2020).
Awiek menyebut DPR hanya ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk membahas RUU inisiatif
pemerintahan Presiden Joko Widodo itu. Menurut dia, menggelar rapat saat masa reses tak
masalah karena Baleg telah mengantongi izin dari pimpinan DPR "Tak hanya Baleg yang
mengantongi izin untuk menggelar rapat saat reses. Banyak juga alat kelengkapan dewan (AKD)
yang menggelar rapat-rapat ketika reses. Pembahasan di masa reses yang terpenting dapat izin
dari pimpinan," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sufini Dasco Ahmad menjelaskan alasan pihaknya mengizinkan rapat RUU
Cipta Keija di masa reses. Menurut Dasco, rapat saat reses telah dibahas dan diputuskan dalam
Badan Musyawarah (Bamus). Bamus hanya memperbolehkan rapat terkait dengan legislasi.
Namun, Bamus melarang AKD mengesahkan sesuatu saat reses.

"Dalam masa reses tidak boleh diadakan keputusan. Untuk menuju ke paripurna, hanya boleh
diadakan di masa sidang, kalau rapat-rapatnya boleh," kata Dasco. (Muhammad Ir-fan)***
WHYU PUTOO/ANTARU

caption:

AKTIVIS Gerakan #BersihkanIndonesia membawa poster saat mengikuti aksi di depan Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Aksi tersebut untuk menolak Omnibus Law
RUU Cipta Kerja. *

21