Page 21 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 21

Judul               Pemerintah-DPR Masih Bahas RUU Cipta Kerja
                 Nama Media          Pikiran Rakyat

                 Newstrend           Omnibus Law
                 Halaman/URL         Pg8
                 Jurnalis            muhammad irfan
                 Tanggal             2020-07-24 05:20:00
                 Ukuran              251x79mmk
                 Warna               Hitam/Putih
                 AD Value            Rp 27.610.000
                 News Value          Rp 138.050.000
                 Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                 Layanan             Korporasi
                 Sentimen            Positif


              Narasumber

              positive  -  Said  Iqbal  (Ketua  KSPI)  Saya  mengutip  apa  yang  disampaikan  Pak  Jokowi  ketika
              menunda omnibus law. Pertama, dibuatlah RUU untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
              Kedua, presiden menyampaikan tetap memberikan perlindungan kesejahteraan bagi pekerja


              negative - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR) Karena pada masa sidang-sidang
              kemarin banyak tersedot ke agenda lain

              neutral  -  Achmad  Baidowi  (Wakil  Ketua  Badan  Legislasi  DPR)  Tak  hanya  Baleg  yang
              mengantongi izin untuk menggelar rapat saat reses. Banyak juga alat kelengkapan dewan (AKD)
              yang menggelar rapat-rapat ketika reses. Pembahasan di masa reses yang terpenting dapat izin
              dari pimpinan

              neutral  -  Sufini  Dasco  Ahmad  (Wakil  Ketua  DPR)  Dalam  masa  reses  tidak  boleh  diadakan
              keputusan. Untuk menuju ke paripurna, hanya boleh diadakan di masa sidang, kalau rapat-
              rapatnya boleh



              Ringkasan

              Meskipun terus mendapat penolakan dari kalangan buruh dan mahasiswa, pemerintah serta
              DPR  masih  saja  membahas  omnibus  law  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja.
              Padahal,  sejumlah  elemen  masyarakat  tetap  meminta  DPR  dan  pemerintah  menghentikan
              pembahasan RUU Cipta Keija karena dinilai merugikan buruh, petani, dan masyarakat hingga
              merusak lingkungan hidup.

              Sejumlah elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat bahkan telah melakukan aksi serentak di
              sejumlah  daerah  pada  16  Juli  lalu.  Mereka  berencana  menggelar  aksi  yang  lebih  besar  lagi
              apabila DPR dan pemerintah tak membatalkan RUU Ciptaker.








                                                           20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26