Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 155

Title          MAHFUD MD: PUBLIK BERHAK BACA RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      12 Februari 2020
                              https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/12/mahfud-md-publik-berhak -baca-ruu-
               Page/URL
                              omnibus-law-cipta-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan  ,

               JAKARTA  - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko
               Polhukam)  Mahfud MD  menegaskan publik berhak tahu tentang Rancangan
               Undang-Undang (RUU)  Omnibus Law Cipta Kerja  .

               Mahfud MD pun mengaku telah memiliki RUU tersebut.

               "(Publik) Berhak. Nanti kalau sudah sampai di sini kamu juga boleh lihat di sini. Saya
               sudah dikirimi juga," kata  Mahfud MD  di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat,
               Rabu (12/2/2020).

               Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Komisi IX menerima perwakilan
               buruh yang melakukan aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

               Ketua Konfrederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota dan Kabupaten
               Bekasi, Abdullah mengatakan, ada beberapa poin sensitif dalam draf Omnibus Law
               yang beredar di kalangan serikat pekerja.

               "Seperti perubahan jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak, pesangon, dan lain-lain.
               Ini simpang siur, sehingga kami ingin draf yang legal dari rencana pemerintah,"
               ucap Abdullah di ruang Komisi IX DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

               Setelahnya, Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian
               Airlangga Hartarto  bersama sejumlah kementerian juga telah menyerahkan draft
               resmi RUU  Omnibus Law Cipta Kerja  ke Pimpinan DPR RI.

               Draft yang berisi 15 bab 174 pasal itu diterima langsung oleh Ketua DPR RI Puan
               Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin dan Rachmat Gobel.

               Pada kesempatan itu, Airlangga menegaskan judul Omnibus Law yang diserahkan
               adalah RUU Cipta Kerja.


               Bukan RUU Cipta Lapangan Kerja atau disingkat Cilaka yang selama ini beredar di
               media.




                                                      Page 154 of 185.
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160