Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 159
Title KSPI TOLAK IKUT DALAM TIM KONSULTASI PUBLIK RUU CIPTA KERJA
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 12 Februari 2020
https://nasional.kontan.co.id/news/kspi-tolak-ikut-dalam-tim-konsultas i-publik-ruu-cipta-
Page/URL
kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Komarul Hidayat - JAKARTA .
Pemerintah akhirnya menyampaikan surat presiden (supres), draf dan naskah
akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU ini terdiri dari 15 bab
dan 174 pasal.
Menanggapi ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak
masuk dalam tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik substansi
ketenagakerjaan yang merupakan salah satu klaster dalam RUU Cipta Kerja.
"KSPI menegaskan menolak masuk dalam tim koordinasi pembahasan dan
konsultasi publik substansi ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja," kata Ketua
Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono kepada Kontan.co.id,
Rabu (12/2).
Kahar menyebutkan penolakan tersebut karena KSPI menganggap sejak awal
proses pembuatan draf RUU Cipta Kerja berlangsung tertutup. Selain itu, parameter
pembentukan tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik substansi
ketenagakerjaan dinilai tidak jelas.
"Apa yang menjadi dasar serikat pekerja masuk dalam tim dan yang lain tidak
masuk. Padahal di Indonesia ada puluhan konfederasi dan ratusan federasi.
Sehingga kami khawatir tim tersebut hanya dijadikan formalitas bahwa buruh sudah
diajak bicara," jelas dia.
Sebagai informasi, pemerintah melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 121/2020, membentuk Tim Koordinasi Pembahasan dan
Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.
Tim tersebut mempunyai tugas sebagai berikut: Tim ini terdiri dari anggota unsur
pemerintah, anggota unsur serikat pekerja/serikat buruh dan anggota unsur
pengusaha. Disebutkan, terdapat 14 serikat pekerja/serikat buruh dan dua asosiasi
pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (Kadin) yang nantinya akan dilibatkan dalam pembahasan
substansi ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.
Page 158 of 185.
