Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 163
Sesuai prosedur, jika RUU tersebut selesai dibahas dalam rapat paripurna maka
pembahasan draf tersebut akan dilanjutkan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Nantinya, dalam proses di Bamus akan dibuka ruang kepada seluruh elemen publik
untuk memberikan masukan terhadap draf tersebut.
Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja akan mengatur beberapa ketentuan.
Dikutip dari penjelasan omnibus law Kementerian Koordinator Perekonomian, UU
Cipta Kerja terdiri dari 11 klaster.
Rinciannya, klaster penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi,
ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan
berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan
sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi
dan kawasan industri.
Termasuk di dalamnya, aturan terkait upah minimum. Dalam hal ini, kenaikan
upah minimum memperhatikan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam penjelasan
yang disampaikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, upah
minimum hanya berlaku bagi pekerja baru dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.
Selain itu, beleid juga menyangkut pemutusan hubungan kerja (PHK). Berkaitan
dengan PHK ini, Kemenko Perekonomian menyatakan pekerja yang terkena PHK
tetap akan diberikan perlindungan berbentuk kompensasi.
(ara/age).
Page 162 of 185.
