Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 FEBRUARI 2020
P. 161
Sarbumsi juga mengkritik poin penghitungan upah dengan berdasarkan per jam
kerja. Sebab, dari perhitungan mereka, hal itu berakibat upah yang diterima buruh
akan jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).
"RUU Omnibus Law juga menghilangkan hak pekerja atas pesangon karena diganti
dengan istilah tunjangan PHK. Tetapi nilainya jauh di bawah upah pesangon," lanjut
Faruq.
Selain mengkritik pemerintah pusat soal Omnibus Law, massa Sarbumsi Jember
juga mempersoalkan perihak PHK yang dinilai sepihak terhadap 22 buruh di sebuah
perusahaan retail besar di Jember.
Kasus PHK itu sudah di bawa Sarbumsi Jember ke sengketa hubungan industrial.
Rencananya, gelar perkara akan dilakukan pada 24 Februari 2020 mendatang,
dengan pengawas dari Disnakertrans Jawa Timur.
"Kami mendukung upaya Sarbumsi dalam menempuh jalur hukum terkait
permasalahan PHK perusahaan itu. Karena kita adalah negara hukum, sehingga
semua harus taat hukum," ujar bupati Jember, dr Faida saat keluar menemui massa
Sarbumsi.
Pemkab Jember, lanjut Faida sebenarnya sudah berupaya memediasi masalah PHK
terhadap 22 pekerja tersebut. "Sebelumnya, Disnaker Jember sudah mengundang
perusahaan itu, tetapi tidak ada itikad baik," jelas bupati perempuan pertama di
Jember itu.
"Kami akan memperjuangkan hak buruh untuk mendapatkan upah layak," lanjut
Faida.
Setelah ditemui bupati, massa Sarbumsi melanjutkan aksi ke gedung DPRD Jember.
Perwakilan Sarbumsi kemudian ditemui pimpinan dewan serta Kapolres Jember,
AKBP Alfian Nurrizal sebagai penengah.
[cob].
Page 160 of 185.
