Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020

Judul UMK dan UMR Minta Dipisahkan dari Klaster RUU Cipta Kerja
Nama Media Ekonomi Neraca

Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis NERACA
Tanggal 2020-06-16 06:00:00
Ukuran 186x59mmk
Warna Halaman Hitam/Putih
AD Value Rp 3.720.000
News Value Rp 11.160.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korpo
Sentimen positive

Narasumber

neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Kebijakan PublikAsosiasi Pengusaha Indonesia) Pembahasan
'omnibus law' (RUU Cipta Kerja) tetap berjalan, Baleg (Badan Legislasi DPR) secara maraton
terus melakukan pembahasan dengan Pemerintah. Ada satu kluster yang ditunda
pembahasannya yaitu tentang tenaga kerja. Tentang kluster tenaga kerja ini kiranya perlu
segera mendapat perhatian khusus, karena menyangkut kelanjutan ekonomi kita yang porak
poranda akibat wabah COVID-19. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan usaha mikro dan
kecil

neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Kebijakan PublikAsosiasi Pengusaha Indonesia) Dengan
kondisi ini tidak memungkinkan usaha mikro dan kecil diharuskan membayar upah minimum.
Apabila dipaksakan akan terjadi kebangkrutan masai bagi usaha mikro dan kecil, artinya akan
terjadi pengangguran masai karena 94 persen tenaga kerja memang berada di usaha mikro dan
kecil
neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Kebijakan PublikAsosiasi Pengusaha Indonesia) Karena itu
untuk usaha mikro dan kecil harus dikecua-likan dari ketentuan UMR

neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Kebijakan PublikAsosiasi Pengusaha Indonesia) Kita
menghadapi pengangguran yang besar. Sebelum wabah COVID 19 pengangguran terbuka
adalah 7,05 juta orang, saat ini tenfti berlipat dari itu

Ringkasan

Ketua Kebijakan PublikAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono
memintaklaster tenaga kerja dalam RUU Cipta Kerja kembali dibahas dengan mengecualikan
usaha mikro dan kecil (UMK) dari kewajiban memenuhi ketentuan upah minimum regional
(UMR) karena akan sulit untuk menerapkannya.

11