Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020
P. 16

perusahaan  agar  menyusun  perencanaan  pola  kerja  dan  penerapan  protokol  kesehatan
              pencegahan Covid-19.

              Rencana  kerja  dan  adaptasi  dengan  kebiasaan  baru  di  tengah  pandemi  Covid-19  itu  yakni
              seluruh perusahaan agar menyusun rencana kerja yang fleksibel sesuai dengan kondisi proses
              produksinya  masing-masing.  Termasuk  imbauan  agar  perusahaan  menyesuaikan  jam  kerja
              dalam  situasi  yang  belum  stabil  ini.  "Setiap  perusahaan  agar  mengatur  pola  kerja  dengan
              mengelompokkan  pekerja/  buruh  untuk  mengurangi  resiko  penumpukan  orang  pada  saat
              berangkat dan pulang kerja. Pilihan penggunaan moda transportasi umum di stasiun, terminal,
              dan selter/ halte oleh para pekerja/buruhnya turut pula menjadi pertimbangan," ujar Kepala
              Biro I lumas Kemnaker, Soes Hindhamo, di Jakarta, Senin (15/6).


              Soes  mengatakan,  pihaknya  juga  meminta  agar  perusahaan  bersama-sama  dengan
              pekerja/buruh wajib untuk tetap melakukan dialog sosial yang intensif dan menjaga hubungan
              industrial  selama  proses  adaptasi  lingkungan  kerja  terhadap  kebiasan  baru.  "Seluruh
              perusahaan  agar  segera  mengidentifikasi  tiap-tiap  unit/bagian  kerja  berdasarkan  tingkat
              kepentingannya dalam proses produksi barang/jasa di tempatnya masing-masing," katanya.

              Soes  menambahkan  dalam  menerapkan  perencanaan  pola  kerja  dan  protokol  pencegahan
              penularan COVID-19, perusahaan agar berpedoman pada Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
              M/7/AS.02.02/V/2020  tentang  rencana  keberlangsungan  usaha  dalam  menghadapi  pandemi
              Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pedoman lainnya, protokol pencegahan penularan Covid-
              19  di  Perusahaan  dan  SE  Ketua  Pelaksana  Gugus  Tugas  Nomor  8/2020  dan  Peraturan
              Pemerintah Daerah yang akan dikeluarkan untuk menindaklanjuti SE tersebut. (arm/moh./JP)

              "Sinergi Pers dan pj cf^cf ^ Pembangunan SD

              ISTIMEWA

              KONFERENSI PERS: Kepala Biro Humas Kemnaker. Soes Hindharno.








































                                                           15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21