Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020
P. 86
"Inovasi pengawasan dengan menggunakan piranti teknologi informasi bisa menjadi solusi
meringankan kerja pengawasan yang lebih optimal dan lebih memudahkan partisipasi publik
dalam pengawasan norma kerja," katanya melalui keterangan tertulis, Senin (15/6/2020).
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Permen Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016, seorang pengawas
ketenagakerjaan wajib memeriksa paling sedikit lima perusahaan setiap bulan atau 60
perusahaan dalam satu tahun.
"Dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini yang hanya sekitar 1.574 orang, pengawas
hanya mampu mengawasi 103.680 perusahaan atau 40,9 persen dari jumlah perusahaan,"
katanya.
Menaker juga meminta pengawas Ketenakerjaan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan
kader Norma Ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan. Mengingat keberadaan kader-kader
tersebut menjadi mitra strategis dalam membantu memastikan ditaatinya norma-norma kerja
di perusahaan.
"Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan kader
norma harus menciptakan situasi kerja yang kondusif, dimana perusahaan tetap produktif, dan
hak-hak pekerja juga terlindungi," ujarnya.
85
