Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020
P. 81

Pengawas ketenagakerjaan harus melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian
              Covid-19  di  tempat  kerja,  serta  kepatuhan  para  pelaku  usaha  dalam  menerapkan  norma
              ketenagakerjaan melalui langkah-langkah pencegahan, pemberian saran dan deteksi dini serta
              penegakan norma ketenagakerjaan.

              "Dunia usaha harus tetap berjalan, namun para pekerja juga harus dipastikan aman. Di sinilah
              pentingnya  peran  pengawasan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  untuk  memastikan
              pelindungan terhadap pekerja di tengah pandemi Covid-19," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida
              Fauziyah dalam pernyataan resmi yang diterima, Senin (15/6).

              Ia  mendorong  pengawas  ketenakerjaan  meningkatkan  kolaborasi  dan  sinergi  dengan  kader
              Norma  Ketenagakerjaan  di  perusahaan-perusahaan  mengingat  keberadaan  kader-kader
              tersebut menjadi mitra strategis dalam membantu memastikan ditaatinya norma-norma kerja
              di perusahaan.

              "Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan kader
              norma harus menciptakan situasi kerja yang kondusif, dimana perusahaan tetap produktif, dan
              hak-hak pekerja juga terlindungi", tutur Ida.

              Ida tidak menampik masih terdapat tantangan dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, yaitu
              jumlah  pengawas  ketenagakerjaan  yang  belum  ideal  jika  dibandingkan  dengan  jumlah
              perusahaan yang menjadi obyek pengawasan.
              "Inovasi  pengawasan  dengan  menggunakan  piranti  teknologi  informasi  bisa  menjadi  solusi
              meringankan kerja pengawasan yang lebih optimal dan lebih memudahkan partisipasi publik
              dalam pengawasan norma kerja," tutur Ida.

              Catatan Kemnaker menunjukan ada 252.880 perusahaan wajib lapor dengan total tenaga kerja
              sebesar 13.138.048 orang. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016
              tentang  Tata  Cara  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  Permen  Ketenagakerjaan  No.  1  tahun
              2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016, seorang
              pengawas ketenagakerjaan wajib memeriksa paling sedikit lima perusahaan setiap bulan atau
              60 perusahaan dalam satu tahun.

              "Dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini yang hanya sekitar 1.574 orang, pengawas
              hanya mampu mengawasi 103.680 perusahaan atau 40,9% dari jumlah perusahaan, " tutup
              Ida. (ark).



























                                                           80
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86