Page 105 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 105
"Oleh sebab itu, kami dari KSBI Kalbar menolak dengan kenaikan UMP Kalbar pada tahun 2022,"
katanya.
Dia menjelaskan upah minimum yang ditetapkan hanya naik sekitat 1,44 persen dan dengan
kondisis saat ini, pihaknya sangat menyesalkan kenaikan UMP hanya sebesar itu.
Ia mengatakan, peran serikat buruh dalam penetapan UMP saat ini telah dilemahkan oleh
pemerintah pusat dengan adanya undang-undang Omnibus Law atau cipta kerja.
"Kalau dulu kami bisa melakukan negosiasi, dan ada celah diupah sektoral, namun sekarang
tidak bisa lagi, semua sudah menggunakan rumusan tingkat atas dan bawah, konsumtif dan
sebagainya, dan diperparah dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok," ungkapnya.
Sehingga, menurut dia, kenaikan upah yang hanya sebesar Rp34 ribu tidak relevan dengan
tingkat kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran saat ini.
Menurut dia, pihaknya berharap penetapan UMP berdasarkan petumbuhan ekononomi dan inflasi
nasional yang masih lebih layak dibandingkan dengan rumusan yang ada saat ini.
''Apalagi tahun 2021 tidak ada kenaikan karena pandemi COVID-19, dan kami berharap ada
kenaikan di tahun 2022, karenakan sudah ada geliat ekonomi, oleh sebab itu kami dari KSBSI
sepakat menolak UMP yang berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan,''
ujarnya.
Dia mendorong Presiden agar segera mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang - Undang) terkait ketenagakerjaan.
104
