Page 100 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 100
Judul Menteri Bahlil: Kalau UMP Naik Tinggi Perusahaan Bisa Bubar
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/12/02/menteri-bahlil-kalau-
ump-naik-tinggi-perusahaan-bisa-bubar
Jurnalis Choirul Arifin
Tanggal 2021-12-02 05:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Bukan hanya
bagaimana mendapat profit tapi bagaimana menjaga keberlangsungan usahanya sendiri. Karena
kalau dia (pemberi kerja) tidak punya kemampuan membayar pegawainya perusahaan ya tutup
negative - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Yang penting mereka
(buruh) bisa dapat gaji tapi usahanya jangan dikasih beban terlalu tinggi, kasihan mereka ini
negative - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Mereka punya kredit itu
refinancing terus bunga saja yang dibayar, sebagian pokok tidak bisa dibayar. Kalau ditambah
beban lagi nanti lama-lama perusahaan tutup dan kita semua bubar
Ringkasan
Upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 yang rata-rata hanya naik 1,09 persen mendapat
reaksi penolakan dari kalangan serikat buruh karena dianggap terlalu kecil. Namun di mata
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, besaran
UMP tahun depan telah mempertimbangkan berbagai aspek.
MENTERI BAHLIL: KALAU UMP NAIK TINGGI PERUSAHAAN BISA BUBAR
Upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 yang rata-rata hanya naik 1,09 persen mendapat
reaksi penolakan dari kalangan serikat buruh karena dianggap terlalu kecil.
Namun di mata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil
Lahadalia, besaran UMP tahun depan telah mempertimbangkan berbagai aspek.
Salah satunya keberlangsungan dunia usaha. Bahlil menyebut, jika UMP terlalu tinggi, maka
pemberi kerja akan kesulitan untuk membayar gaji karyawannya. Dikhawatirkan justru akan
memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
99
