Page 108 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Menurutnya, angka UMK wilayah Kabupaten Bogor tahun ini sudah di atas batas atas upah
minimum yang jika dihitung nilainya hanya 3,7 juta rupiah berdasarkan Peraturan Pemerintah
(PP) nomor 36 tahun 2021.

"Karena (angkanya) sudah melebihi dari Peraturan Pemerintah. Batas atasnya 3,7 juta rupiah,
kita 4,2 juta rupiah, kan tidak mungkin diturunkan," kata Ade Yasin.

Meski begitu, ia mengaku sudah menampung aspirasi dari para buruh yang meminta agar UMK
tahun depan dinaikkan 7,2 persen menjadi 4,5 juta rupiah melalui surat rekomendasi yang ia
kirim ke Gubernur Jawa Barat.

"Kita rekomendasikan keinginan buruh, tapi kan gubernur melihat aturan yang ada sekarang,
ternyata UMK kita sudah melebihi UMK batas atas sesuai PP 36," tuturnya.

Sementara, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Nanda
Iskandar menyebutkan bahwa mayoritas pengusaha berat menaikkan upah lantaran kondisi
perekonomian saat ini belum seutuhnya pulih imbas pandemi.

"Selanjutnya juga harus melaksanakan PP nomor 36 tahun 2021 secara konsisten dan tidak
berpihak. Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya,"
terang Iskandar.

Ia menyebutkan bahwa sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan adanya
pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19. Pasalnya, selama tahun 2020,
pemasaran hasil produksi dalam negeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50-70 persen.

Kemudian, 80 persen perusahaan tercatat mengalami penurunan pendapatan, sehingga
berpengaruh pada operasional perusahaan. Akibatnya, sebanyak 10.271 pekerja terpaksa
dirumahkan dan 1.966 pekerja lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Iskandar menerangkan, Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bogor, seperti memangkas banyak alur birokrasi untuk kemudahan berinvestasi,
penundaan pajak atau retribusi daerah. Ant/S-2

107