Page 113 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 113

negative - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur)
              Disisi  lain,  pengusaha  yang  akan  membuka  lowongan  pekerjaan  juga  berfikir  lagi  dengan
              besarnya kenaikan upah yang dipaksakan tersebut. Sehingga akan terjadi perlambatan perluasan
              kesempatan kerja baru

              neutral - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur) Selain
              itu upah yang terlalu tinggi juga bisa berpengaruh pada indeks daya saing Indonesia dan juga
              kepastian hukum di Indonesia, sehingga mempengaruhi kepercayaan investor dan bisnis



              Ringkasan

              Ketua  Umum  Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin)  Jawa  Timur  Adik  Dwi  Putranto
              mengungkapkan,  penetapan  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (  UMK  )  2022,  naik  rata-rata
              sebesar Rp 75.000 atau 1,75 persen, dianggap sangat memberatkan pengusaha.



              POLEMIK UMK JATIM 2022, KADIN: PENGUSAHA DAN BURUH SAMA BERAT

              Ketua  Umum  Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin)  Jawa  Timur  Adik  Dwi  Putranto
              mengungkapkan,  penetapan  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  (  UMK  )  2022,  naik  rata-rata
              sebesar Rp 75.000 atau 1,75 persen, dianggap sangat memberatkan pengusaha.

              "Ini  keputusan  yang  berat  bagi  pengusaha.  Terlebih  situasinya  juga  masih  pandemi.  Dan
              sebenarnya  juga  berat  bagi  buruh  dan  pemerintah.  Namun  keputusan  tersebut  harus  kita
              hargai," ujarnya, Rabu (1/12/2021).

              Menurutnya,  angka  kenaikan  Rp  75  ribu  itu  mungkin  adalah  angka  kebersamaan  karena
              pemerintah juga harus mengakomodir tuntutan buruh.

              "Kalau ada buruh yang keberatan, jangan lakukan lagi aksi demo lagi, saya sarankan kembali
              bekerja dan salurkan aspirasi itu melalui jalur hukum," ucapnya.


              Adik melanjutkan, begitu juga dengan teman-teman pengusaha, kalau ada yang tidak setuju,
              silakan menempuh jalur hukum. "Yang terpenting kita harus bisa menjaga stabilitas ekonomi
              Jatim," ujarnya.

              Adik mengatakan, keberatan tersebut juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun
              2021 tentang pengupahan. Dalam PP tersebut dijelaskan adanya ketentuan tidak ada kenaikan
              upah untuk lima daerah yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten
              Mojokerto.

              "Upah di lima kabupaten kota tersebut dianggap sudah melampaui batas maksimal sehingga
              ketika ada kenaikan upah kembali, akan sangat memberatkan pengusaha dan akan menimbulkan
              disparitas  upah  yang  cukup  dalam  dengan  kota  lain,  misalnya  dengan upah  di daerah  Jawa
              Tengah," ucapnya.


              Adik  mencontohkan,  upah  di  Surabaya  dan  Solo.  Tahun  ini  UMK  Surabaya  sebesar  Rp
              4.300.479,19 dan di 2022 menjadi Rp 4.375.479,19, naik Rp 75.000. Sementara UMK Solo 2021
              sebesar Rp 2.013.810 dan di 2022 menjadi Rp 2.034.810, naik sebesar Rp 21.000.

              "Artinya, disparitas upah antara Surabaya dengan solo mencapai lebih dari Rp 2,3 juta," katanya.




                                                           112
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118