Page 112 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Judul Polemik UMK Jatim 2022, Kadin: Pengusaha dan Buruh Sama Berat
Nama Media liputan6.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://surabaya.liputan6.com/read/4725631/polemik-umk-jatim-2022-
kadin-pengusaha-dan-buruh-sama-berat
Jurnalis Dian Kurniawan
Tanggal 2021-12-02 05:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000

Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur) Ini
keputusan yang berat bagi pengusaha. Terlebih situasinya juga masih pandemi. Dan sebenarnya
juga berat bagi buruh dan pemerintah. Namun keputusan tersebut harus kita hargai
negative - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur)
Kalau ada buruh yang keberatan, jangan lakukan lagi aksi demo lagi, saya sarankan kembali
bekerja dan salurkan aspirasi itu melalui jalur hukum

positive - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur) Yang
terpenting kita harus bisa menjaga stabilitas ekonomi Jatim

negative - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur)
Upah di lima kabupaten kota tersebut dianggap sudah melampaui batas maksimal sehingga
ketika ada kenaikan upah kembali, akan sangat memberatkan pengusaha dan akan menimbulkan
disparitas upah yang cukup dalam dengan kota lain, misalnya dengan upah di daerah Jawa
Tengah

neutral - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur)
Artinya, disparitas upah antara Surabaya dengan solo mencapai lebih dari Rp 2,3 juta

negative - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur)
Sehingga ini sangat mengganggu daya saing produk yang dihasilkan industri di Jatim. Untuk itu,
kami berharap tahun depan harus ada kepastian hukum. Jika sudah ditetapkan tidak ada
kenaikan ya harusnya tidak naik

negative - Adik Dwi Putranto (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur)
Lapangan kerja menjadi terbatas, karena pasti akan ada upaya efisiensi atau rasionalisasi yang
dilakukan pengusaha karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu upah yang
tinggi juga berdampak terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin, memicu terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK)

111