Page 16 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 16
Judul Saat Buruh Jateng Anggap Ganjar Pencitraan Belaka
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/5836720/saat-buruh-
jateng-anggap-ganjar-pencitraan-belaka
Jurnalis Angling Adhitya Purbaya
Tanggal 2021-12-02 08:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sudah menandatangani besaran Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) 2022 se-Jateng. Namun buruh kecewa bahkan menyebut Ganjar hanya
pencitraan. Ketua KSPN Jawa Tengah, Nanang Setyono menilai Surat Keputusan (SK) Gubernur
Jawa Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2022 hanya pencitraan saja.
SAAT BURUH JATENG ANGGAP GANJAR PENCITRAAN BELAKA
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sudah menandatangani besaran Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) 2022 se-Jateng. Namun buruh kecewa bahkan menyebut Ganjar hanya
pencitraan.
Ketua KSPN Jawa Tengah, Nanang Setyono menilai Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah
No.561/39 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
hanya pencitraan saja.
"KSPN kecewa dengan UMK 2022 karena nilainya sangat rendah dan tidak mencerminkan
kebutuhan hidup layak. Kedua, KSPN menilai SK Gubernur tentang UMK 2022 khususnya terkait
dengan upah buruh di atas 1 tahun hanyalah pencitraan," kata Nanang ditemui di daerah
Erlangga Kota Semarang, Rabu (1/12).
Dalam pengumuman UMK, Ganjar juga mengeluarkan Surat Edaran No 561/0016770 tentang
Struktur dan Skala Upah (SUSU) di Perusahaan Tahun 2022 untuk pekerja dengan masa kerja
di atas satu tahun. Menurutnya SE itu tidak tegas karena hanya meminta perusahaan menyusun
SUSU hingga akhir Desember 2021 namun tidak ada ketegasan kapan harus dilaksanakan.
"SE Gubernur tentang SUSU isinya banci karena hanya memerintahkan menyusun dan tidak ada
sanksi bagi yang tidak membuat atau tidak melaksanakan," tegasnya.
"Harusnya Gubernur tegas," imbuh Nanang.
15
