Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 17
Nanang menegaskan KSPN akan mengkaji dan mengambil sikap lewat jalur hukum atas
keputusan Gubernur Jateng terkait UMK 2022.
"Sikap KSPN yang kecewa akan diwujudkan dengan aksi dan segera mengkaji untuk mencari
kemungkinan SK Gubernur dapat kita uji di PTUN," jelas Nanang.
Sementara itu, Ganjar sudah menandatangani keputusan soal UMK 2022 se-Jateng. Ia
menegaskan upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.
Ganjar juga menjelaskan ada Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja yang sudah bekerja
lebih dari 1 tahun harus memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28% dan laju pertumbuhan
ekonomi sebesar 0,97%.
Selengkapnya di halaman berikutnya.
Ia mencontohkan, penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari
1 tahun minimal penambahan upahnya Rp 63.787,98 dan di Kabupaten Banjarnegara sebesar
Rp 40.946,29.
"Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam
SK agar menjadi perhatian semuanya," kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/12).
Soal SE, dijelaskan terdapat instruksi agar bupati/walikota memastikan perusahaan menyusun
SUSU dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan pemantauan.
Sedangkan kepada pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU kepada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui dinas yang membidangi
ketenagakerjaan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dalam bentuk surat
pernyataan.
"Pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda
dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun, hal ini untuk memberikan rasa keadilan
bagi pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian dari para pekerja kepada perusahannya,"
tegas Ganjar.
Sekedar untuk diketahui, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2022 naik 0,78 % atau Rp
13.956 dan menjadi yang terendah. Hari Selasa (30/12) kemarin Ganjar menjelaskan pemerintah
daerah memang tidak punya ruang gerak dalam mengatur UMP karena sudah ada PP sehingga
langkah Ganjar adalah mengoptimalkan SUSU.
"PP itu bunyinya sudah ada formulanya jadi kita tinggal mengaplikasikan angka-angka saja,
memasukkan angka-angka sudah gitu. Kalau PP seluruh kepala daerah harus mematuhi itu,
cuma untuk Jateng saya minta ditambahi satu ketentuan yaitu SUSU, struktur skala upah. Yang
kita minta ini aturannya harus ditaati perusahaan pada bulan Desember sehingga pemberlakuan
Januari UMK jalan, SUSU jalan," kata Ganjar, Selasa.
16
