Page 21 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian
dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum tahun 2022.
“Selama ini sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kepri juga berjalan dengan baik selama
pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-provinsi Kepri, dan sesuai dengan rekomendasi
dari Bupati dan Wali Kota,” kata Hasan, Rabu (1/12/2021).

Adapun rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan pada 24
November 2021 lalu, dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara tentang Rekomendasi
Besaran Angka Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022.

“Gubernur telah memutuskan besaran UMK tahun 2022. Dan dalam proses penetapannya semua
prosedur dan regulasi sudah dijalani. Sehingga tidak ada keputusan yang diambil tanpa
musyawarah dan tanpa pertimbangan,” katanya.

Dari hasil rapat Dewan Pengupahan tersebut kemudian diputuskan UMK 6 kabupaten dan kota
pada 31 November 2021: Sementara untuk UMK KOta Batam tahun 2022 baru ditetapkan pada
1 Desember. Yakni sebesar Rp4.186.359.

Dalam penegasannya, Hasan melanjutkan amanat Gubernur, berharap semua pihak dan seluruh
elemen masyarakat dapat menghargai keputusan tersebut serta tetap memelihara dan
meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Sehingga kebijakan pengupahan yang telah diambil dapat menjadi salah satu faktor pendorong
pertumbuhan ekonomi.

“Gubernur sangat apresiatif kepada para serikat buruh yang telah menyampaikan aspirasinya
dengan aman dan terib. Selain itu, Gubernur juga sudah bertemu dan berdiskusi dengan walikota
Batam beberapa waktu yang lalu, atas saran dan masukannya, sehingga penetapan tetap
berdasarkan regulasi tentang pengupahan dan lainya,” kata Hasan lagi diiyakan Mangara.

Menurut Hasan lagi, bahwa Pemerintah Provinsi Kepri dalam mengambl keputusan terkait
penetapan UMK kali ini, tidak ingin melanggar PP nomor 36 tahun 2021, karena akan ada sanksi.

Para kepala daerah harus mengikuti sistem pengupahan baru sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021. Dan terkait hal ini Mendagri sudah melayangkan surat untuk seluruh
Gubernur se Indonesia.

“Gubernur mengajak, mari kita jaga kodusifitas daerh kita ini. Percayalah, setiap keputusan yang
Pemerintah ambil pasti sudah dipetimbangkan dengan sangat matang. Bahkan sudah
dimusyawarahkan dengan seluruh stakeholder yang tergabung dalam dewan pengupahan,”
tutup hasan. ***

20