Page 18 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 18
Judul UMK 2022 Ditetapkan, Lingga Terendah Batam Tertinggi
Nama Media rri.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://rri.co.id/tanjungpinang/daerah/1278651/umk-2022-ditetapkan-
lingga-terendah-batam-tertinggi
Jurnalis Erita Fitrah Insani
Tanggal 2021-12-02 08:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Gubenur kepulauan Riau Ansar Ahmad telah menandatangani SK penetapan UMK kabupaten
kota se kepri Tahun 2022. Penandatanganan SK UMK untuk 6 Kabupaten kota dilakukan pada
30 November 2021. Sedangkan UMK kota batam Di tanda Tangani pada 1 Desember 2021.
UMK 2022 DITETAPKAN, LINGGA TERENDAH BATAM TERTINGGI
Gubenur kepulauan Riau Ansar Ahmad telah menandatangani SK penetapan UMK kabupaten
kota se kepri Tahun 2022. Penandatanganan SK UMK untuk 6 Kabupaten kota dilakukan pada
30 November 2021. Sedangkan UMK kota batam Di tanda Tangani pada 1 Desember 2021.
Berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan, disebutkan bahwa 'Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur dan kemudian diumumkan paling lambat setiap 30 November tahun berjalan'. Dan
berdasarkan ayat (1) dalam pasal yang sama disebutkan juga bahwa 'Gubernur meminta saran
dan pertimbangan Dewan Pengupahan provinsi dalam menetapkan Upah Minimum
Kabupaten/Kota yang direkomendasikan oleh Bupati/Wali Kota.
Sebelumnya Gubenur kepulauan Riau Ansar Ahamd pada Senin(29/11/2021) kepada RRI
mengatakan bahwa dalam melakukan penghitungan nilai UMK selalu mengacu kepada Surat
Menteri Ketenagakerjaan.
"Selama ini sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kepri juga berjalan dengan baik selama
pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-provinsi Kepri, dan sesuai dengan rekomendasi
dari Bupati dan Wali Kota," Ungkap Gubenur Dirinya berharap semua pihak dan seluruh elemen
masyarakat untuk menghargai keputusan ini serta tetap memelihara dan meningkatkan iklim
investasi yang kondusif di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga kebijakan pengupahan
yang telah diambil dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.
17
