Page 179 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 179
Judul Buruh Tolak SK Gubernur Banten Tentang UMK Tahun 2022
Nama Media redaksi24.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.redaksi24.com/buruh-tolak-sk-gubernur-banten-tentang-
umk-tahun-2022/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-02 01:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Menyatakan Sikap dengan tegas menolak
Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Tentang Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) se-
Provinsi Banten Tahun 2022.
BURUH TOLAK SK GUBERNUR BANTEN TENTANG UMK TAHUN 2022
KABUPATEN TANGERANG,- Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Menyatakan Sikap
dengan tegas menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Tentang Upah Minimum
Kabupaten atau Kota (UMK) se- Provinsi Banten Tahun 2022.
KSPSI yang terafiliasi oleh Andi Gani Nea Wea (AGN) ini, menolak SK Gubernur Banten Nomor.
561/Kep282-Huk/2021 yang resmi dikeluarkan Tanggal 30 November 2021, karena dinilai tidak
sesuai dengan kesepakatan hasil Rapat kerja Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit yaitu Forum
Musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur, Pemerintah, Organisasi
Pengusaha dan Serikat Pekerja atau buruh.
Ketua Dewan Perwakilan Cabang KSPSI (AGN) Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi
mengatakan, Seharusnya SK Gubernur tentang pengupahan harus merujuk kepada hasil
Kesepakatan LKS Tripartit Provinsi Banten Pada Tanggal 29 November 2021 yang telah
menyetujui Kenaikan UMK Tahun 2022 Sebesar 5,4%.
"Kami Tegas Menolak dan Menuntut Gubernur Banten untuk merevisi SK UMK (Kabupaten atau
Kota) Tahun 2022, dimana revisi merujuk pada pokok pikiran yang dirumuskan LKS Tripartit
yaitu kenaikan Upah Sebesar 5,4%," kata Supriyadi dikantor DPC KSPSI (AGN), Rabu,
(01/12/2021) Dikatakan Supriyadi, menurutnya SK Gubernur tersebut masih berdasar kepada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan sebagai aturan turunan
dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dalam amar putusan
178
