Page 184 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 184
RIDWAN KAMIL TETAPKAN BESARAN UMK DI JABAR, BERIKUT DAFTARNYA!
BANDUNG, - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, resmi menerapkan besaran nilai UMK
di Kab/Kota Provinsi Jabar melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/
2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2022.
Dikatakan Sekretaris Daerah Jabar, Setiawan Wangsaatmadja, penetapan ini tidak terlepas dari
beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-undang (UU) 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
Peraturan Pemerintah RI No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan serta beberapa surat Menteri
Ketenagakerjaan RI, kemudian rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah minimum
kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara Dewan
Pengupahan.
"Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,"
ucap Setiawan, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/12).
Menurutnya, Gubernur Ridwan Kamil turut bersimpati dan berempati terhadap hal ini, sebab
rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada Peraturan
Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.
"Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini
di dalam 2 tahun. Namun demikian selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan
UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari
terkait dengan perhitungan UMK ini," tutur Setiawan.
Ia pun menegaskan, bahwa tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK ini dan
gubernur tidak dapat merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang telah
disampaikan oleh seluruh bupati/wali kota.
"Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah
seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut," bebernya.
Setiawan pun berharap, kedepannya pihaknya dapat merekomendasikan kepada pemerintah
pusat agar melibatkan pemerintah daerah lebih jauh, khususnya di dalam penghitungan UMK
ini.
"Karena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya
sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di
masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh," tutupnya.
Berikut merupakan Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022: ***.
KOTA BEKASI Rp4.816.921,17
KABUPATEN KARAWANG Rp4.798.312,00
KABUPATEN BEKASI Rp4.791.843,90
KOTA DEPOK Rp4.377.231,93
KOTA BOGOR Rp4.330.249,57
KABUPATEN BOGOR Rp4.217.206,00
183
