Page 180 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 180
Mahkamah Konstitusional yang telah dinyatakan sebagai UU Inkonstitusional bersyarat dengan
kata lain UU tersebut belum merujuk pada Konstitusi dan undang undang dasar 1945.
"Seharusnya Pemerintah dalam pengambilan Kebijakan berlaku cermat dan peka, bahwa
terdapat dalam putusan MK amar ke 7 agar menangguhkan pemberlakuan peraturan yang
sifatnya strategis dan berdampak luas," ungkapnya Kemudian Supriyadi mengungkapkan jika
segala tuntutannya belum terlaksana maka KSPSI akan melakukan aksi besar-besaran dengan
jumlah massa yang tak terhingga untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang
dilaksanakan di depan kantor Gubernur Banten.
"Pada 6 Desember 2021 Kita lakukan aksi besar besaran depan kantor Gubernur banten, apabila
cara tersebut tidak berhasil, kita akan lakukan Mogok kerja secara serentak yang dimulai pada
21 sampai 23 Desember 2021," bebernya Sementara itu Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar
saat ditanyakan perihal SK Gubernur tentang Pengupahan ini, dirinya enggan berkomentar
banyak, ia hanya mengingatkan besaran UMK di Kabupaten Tangerang sudah mencapai titik
tertinggi untuk industri dan manufaktur.
"Untuk tuntutan buruh, nanti saya diskusikan dengan Tripartit," tandasnya.
(Deri/Hendra).
179
