Page 183 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 183
Judul Ridwan Kamil Tetapkan Besaran UMK di Jabar, Berikut Daftarnya!
Nama Media infobdg.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.infobdg.com/v2/ridwan-kamil-tetapkan-besaran-umk-di-
jabar-berikut-daftarnya/
Jurnalis Arini Kusumah
Tanggal 2021-12-02 00:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Jabar) Tentu saja bahwa hal ini
menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan
neutral - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Jabar) Terkait dengan putusan MK,
menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini di dalam 2 tahun. Namun
demikian selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan seluruh
turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari terkait dengan perhitungan
UMK ini
negative - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Jabar) Oleh karena itu, surat
rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah seluruhnya sesuai
dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut
negative - Setiawan Wangsaatmadja (Sekretaris Daerah Jabar) Karena kita tahu kondisi ekonomi
dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya sangat bervariasi. Oleh karena itu kami
sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di masa yang akan datang bisa terlibat
lebih jauh
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, resmi menerapkan besaran nilai UMK di Kab/Kota
Provinsi Jabar melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021
Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022. Dikatakan Sekretaris Daerah Jabar, Setiawan Wangsaatmadja, penetapan ini
tidak terlepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-undang (UU) 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan serta beberapa
surat Menteri Ketenagakerjaan RI, kemudian rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah
minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara
Dewan Pengupahan.
182
