Page 225 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Ringkasan

Serikat Pekerja di Kabupaten Sumedang mengaku kecewa terkait nilai Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2022 tidak mengalami kenaikan dari UMK sebelumnya atau
tahun 2021, yakni Rp 3.241.929,67. Mereka menilai penetapan UMK tahun ini bertolak belakang
dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91.

UMK 2022 TAK NAIK, BEGINI RESPONS BURUH SUMEDANG
Serikat Pekerja di Kabupaten Sumedang mengaku kecewa terkait nilai Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2022 tidak mengalami kenaikan dari UMK sebelumnya atau
tahun 2021, yakni Rp 3.241.929,67. Mereka menilai penetapan UMK tahun ini bertolak belakang
dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91.
"Dengan keputusan gubernur yang kemarin malam itu, ya tidak hanya Sumedang tapi pekerja
seluruh Jawa Barat juga mungkin berduka merasa kecewa atas keputusan yang telah ditetapkan
oleh gubernur melalui surat keputusannya," ucap Guruh Hudyanto selaku Koordinator Aliansi
Buruh Sumedang Menggugat (ABSM) saat dihubungi detikcom, Rabu (1/12/2021).

Sebagaimana diketahui penetapan UMK telah diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil pada Selasa (30/11/2021). Keputusan itu dituangkan ke dalam Surat Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021 Tentang upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Terkait keputusan itu, lanjut Guruh, lantaran surat keputusan dikeluarkan oleh provinsi dalam
hal ini gubernur maka upaya litigasi dan non litigasinya pun akan dilakukan oleh perangkat
organisasi serikat pekerja di tingkat provinsi.
"Perangkat-perangkat organisasi serikat pekerja di tingkat Jawa Barat, Insya Allah dalam satu
dua hari ke depan akan bertemu untuk menyikapi tindak lanjut dari penetapan UMK," paparnya.

Ia menuturkan, upaya litigasi dan non litigasi perlu ditempuh lantaran penetapan UMK bertolak
belakang dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah inkonstitusional
bersarat dan harus diperbaiki dengan tenggat waktu dua tahun.

Sebelumnya, kata dia, penetapan nilai UMK di Kabupaten Sumedang ini telah terjadi perbedaan
pandangan antara dewan pengupahan dan Apindo. Dewan pengupahan dari unsur serikat
pekerja sebelumnya mengusulkan kenaikan sebesar 10 persen, sementara Apindo selaku
pengusaha tetap berpegang pada PP 36/2021 atau tidak ada kenaikan UMK.

"Karena deadlock maka diserahkan kepada Bupati, disela-sela waktu ini, serikat pekerja sempat
beraudiensi dengan bupati kemudian ketemulah angka realistis yaitu kenaikan sebesar 3,27
persen, itu ada dasarnya karena kami menghitung pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Jawa
Barat," paparnya.

Namun, lanjut dia, usulan kenaikan 3,27 persen itu mentah setelah keluar intruksi dari Gubernur
Jawa Barat kepada Bupati/Walikota terkait penyesuaian UMK 2022 tetap berpegang pada PP
36/2021.

Sementara untuk PP 36/2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, lanjut dia, antara
serikat pekerja dan pemerintah kaitannya dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020,
terdapat perbedaan pandangan.

224