Page 226 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 226
"Nah terkait PP Nomor 36 ini ada perbedaan tafsir kaitannya dengan putusan MK 91," katanya.
Guruh menjelaskan, UU Cipta Kerja termasuk dengan turunannya PP 36/2021, sebagaimana
keputusan MK adalah inkonstitusional secara bersarat dan harus diperbaiki dengan tenggat
waktu dua tahun.
Bagi serikat pekerja, prinsip Inkonstitusional ini ditafsirkan sebagai hal yang bertentangan atau
tidak sesuai dengan UUD 1945.
"Tafsir kita, ketika itu dinyatakan bertentangan maka batal demi hukum maka jika batal demi
hukum maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan perselisihan (dalam
pengupahan), itu tafsir kami dari serikat pekerja, sementara tafsir pengusaha dan pemerintah
ini sudah jelas-jelas disampaikan oleh Presiden Jokowi menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja
masih berlaku, nah tafsir inilah yang bertolak belakang," paparnya.
Hal itu, tambah dia, dipertegas dengan amar putusan MK nomor 7 yang menyatakan bahwa
segala sesuatu yang bersifat strategis dan berdampak luas maka tidak boleh ditetapkan dengan
menggunakan UU Cipta Kerja.
"Artinya Karena upah ini masuk dalam kategori program strategis nasional dan berdampak luas,
maka kami berpendapat bahwa soal upah ini tidak bisa ditetapkan dengan UU Cipta Kerja atau
PP 36 sebagai turunannya karena bertentangan dengan UUD sebagai induknya," terangnya.
225
