Page 243 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

KADIN JATIM SEBUT PENGUSAHA KEBERATAN KENAIKAN UMK 38
KABUPATEN/KOTA DI JATIM
Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur merasa
keberatan dengan penetapan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 pada 38
kabupaten/kota di Jatim rata-rata sebesar Rp 75.000 atau 1,75%. Ketua Umum KadinJawa Timur
Adik Dwi Putranto menyatakan keputusan kenaikan UMK 2022 itu sangat memberatkan
pengusaha di tengah situasi yang masih pandemi.

Keberatan tersebut juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang
pengupahan. Dalam PP tersebut dijelaskan adanya ketentuan tidak ada kenaikan upah untuk 5
kabupaten kota, yaitu kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo, kabupaten Gresik, kabupaten
Pasuruan dan kabupaten Mojokerto.

Upah di lima kabupaten kota tersebut dianggap sudah melampaui batas maksimal sehingga
ketika ada kenaikan upah kembali, akan sangat memberatkan pengusaha dan akan menimbulkan
disparitas upah yang cukup dalam dengan kota lain, misalnya dengan upah di daerah Jawa
Tengah.

"Kita ambil contoh upah di Surabaya dan Solo. Tahun ini UMK Surabaya sebesar Rp 4.300.479,19
dan di tahun 2022 menjadi Rp 4.375.479,19, naik Rp 75.000. Sementara UMK Solo tahun 2021
sebesar Rp 2.013.810 dan di tahun 2022 menjadi Rp 2.034.810, naik sebesar Rp 21.000. Artinya,
disparitas upah antara Surabaya dengan solo mencapai lebih dari Rp 2,3 juta," kata Adik di
Surabaya, Rabu (1/12/2021).

Sementara industri di Jateng memiliki banyak kesamaan dengan industri yang ada di Jatim,
termasuk pasarnya juga sama. Sehingga hal ini akan berpengaruh pada daya saing produk yang
dihasilkan.

"Untuk itu, kami berharap tahun depan harus ada kepastian hukum. Jika sudah ditetapkan tidak
ada kenaikan ya harusnya tidak naik. Kalau di tahun depan masih tidak ada kepastian, ya
kemungkinan akan ada banyak industri di Jatim yang merelokasi perusahaannya, geser ke
daerah yang UMK-nya relatif rendah dan bisa ditoleransi. Sekarang kan akses tol sudah banyak,"
tegas Adik.

Lebih lanjut ia mengatakan, sebenarnya upah tinggi akan berdampak negatif terhadap upaya
pemerintah dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, baik daerah maupun nasional.
Lapangan kerja menjadi terbatas, karena pasti akan ada upaya efisiensi atau rasionalisasi yang
dilakukan pengusaha karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu upah yang
tinggi juga berdampak terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin, memicu terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Di sisi lain, pengusaha yang akan membuka lowongan pekerjaan juga berfikir lagi dengan
besarnya kenaikan upah yang dipaksakan tersebut. Sehingga akan terjadi perlambatan perluasan
kesempatan kerja baru," ujar Adik.
Selain itu, kebijakan tersebut juga akan berpengaruh pada iklim investasi di sebuah daerah.
Kebijakan kenaikan upah yang melebihi kemampuan investor akan mendorong terjadinya
relokasi perusahaan, dari lokasi dari lokasi yang memiliki nilai upah minimum tinggi ke yang lebih
rendah, hingga mendorong tutupnya perusahaan.
Selain itu upah yang terlalu tinggi juga bisa berpengaruh pada indeks daya saing Indonesia dan
juga kepastian hukum di Indonesia, sehingga mempengaruhi kepercayaan investor dan bisnis.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

242