Page 358 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Setiawan menegaskan, tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK ini. Gubernur
tidak dapat merevisi atau mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh
seluruh bupati/wali kota.

"Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah
seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut," ujarnya.

Namun demikian, keterlibatan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan memperhitungkan UMK
ini seharusnya lebih ditambah. Mengingat Pemerintah Daerah yang lebih tahu kondisi ekonomi
dan dinamika antara daerah satu dengan lainnya bervariasi.

"Kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di masa yang akan datang bisa
terlibat lebih jauh," tandasnya.

2. Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00 3. Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90 4. Kota Depok
Rp 4.377.231,93 5. Kota Bogor Rp 4.330.249,57 6. Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00 7.
Kabupaten Purwakarta Rp 4.173.568,61 8. Kota Bandung Rp 3.774.860,78 9. Kota Cimahi Rp
3.272.668,50 10. Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28 11. Kabupaten Sumedang Rp
3.241.929,67 12. Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67 13. Kabupaten Sukabumi Rp
3.125.444,72 14. Kabupaten Sumedang Rp 3.064.218,08 15. Kabupaten Cianjur Rp 2.699.814,40
16. Kota Sukabumi Rp 2.562.434,01 17. Kabupaten Indramayu Rp 2.391.567,15 18. Kota
Tasikmalaya Rp 2.363.389,67 19. Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.326.772,46 20. Kota Cirebon Rp
2.304.943,51 21. Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77 22. Kabupaten Majalengka Rp
2.027.619,04 23. Kabupaten Garut Rp 1.975.220,92 24. Kabupaten Kuningan Rp 1.908.102,17
25. Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14 26. Kabupaten Pangandaran Rp 1.884.364,08 27. Kota
Banjar Rp 1.852.099,52

357