Page 360 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 360
"Jujur kami sangat kecewa dengan SK gubernur, harapan kita diatas Rp 2,4 juta sesuai dengan
KHL," kata Sukarno, Rabu (1/12).
Setelah mendapatkan informasi penetapan UMK 2022 tersebut, Sukarno mengaku saat ini tengah
berkoordinasi dengan rekan-rekan serikat buruh lainnya di Sukoharjo. Koordinasi itu guna
persiapan melakukan aksi unjuk rasa terkait penetapan UMK 2022 di Sukoharjo.
"Harapan kita ada aksi, tapi ini masih dalam proses koordinasi dengan rekan-rekan," katanya.
Sukarno mengaku, SPRI sudah berupaya melakukan mediasi dengan DPRD. Bahkan pihaknya
juga sudah melayangkan surat ke Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Meski hingga saat ini belum
ada respon.
Terpisah, Kepala Disperinaker Sukoharjo, Agustinus Setiyono menyampaikan, penetapan UMK
merupakan kewenangan Pemprov Jateng. Setelah adanya penetapan UMK 2022, langkah yang
akan diambil selanjutnya memberikan sosialisasi ke pekerja dan perusahaan di Sukoharjo.
Terkait potensi gejolak yang akan terjadi di kalangan pekerja, Agustinus mengaku penetapan
sudah tidak bisa diubah.
"Kebijakan sudah keluar dan tidak akan bisa diubah lagi. Kami harap semua pekerja bisa
menerima keputusan UMK 2022. Nanti berikutnya, kami akan segera bertemu dengan
manajemen perusahaan dan perwakilan pekerja untuk sosialisasi terkait aturan baru UMK 2022
agar dipatuhi," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, para buruh Sukoharjo sudah berniat untuk menggelar aksi unjuk rasa
apabila UMK 2022 ditetapkan di bawah Rp 2 juta. Sebab buruh menilai angka UMK di bawah Rp
2 juta sangat jauh dari mencukupi kebutuhan keluarga buruh.
359
