Page 365 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 365
Judul Kalahkan Solo, UMK Karanganyar 2022 Tertinggi di Soloraya. Wonogiri
dan Sragen Terendah, Ini Daftar Lengkapnya!
Nama Media joglosemarnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://joglosemarnews.com/2021/12/kalahkan-solo-umk-karanganyar-
2022-tertinggi-di-soloraya-wonogiri-dan-sragen-terendah-ini-daftar-
lengkapnya/
Jurnalis Puspo Wardoyo
Tanggal 2021-12-01 19:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Upah Minimum Kabupaten (UMK) 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2022 akhirnya
ditetapkan. Kota Semarang kembali menjadi jawara sebagai daerah pemilik UMK tertinggi di
Jateng dengan UMK sebesar Rp 2.835.021,29. Sementara Kabupaten Banjarnegara menjadi
kabupaten dengan UMK terendah sebesar Rp 1.819.835,17.
KALAHKAN SOLO, UMK KARANGANYAR 2022 TERTINGGI DI SOLORAYA.
WONOGIRI DAN SRAGEN TERENDAH, INI DAFTAR LENGKAPNYA!
KARANGANYAR, JOGLOSEMAR NEWS.COM - Upah Minimum Kabupaten (UMK) 35 kabupaten/
kota di Jawa Tengah tahun 2022 akhirnya ditetapkan. Kota Semarang kembali menjadi jawara
sebagai daerah pemilik UMK tertinggi di Jateng dengan UMK sebesar Rp 2.835.021,29.
Sementara Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten dengan UMK terendah sebesar Rp
1.819.835,17. Di kelompok Soloraya, Kabupaten Karanganyar menjadi jawaranya dengan UMK
sebesar 2.064.313,2O. Karanganyar mengalahkan Kota Surakarta atau Solo dan enam daerah
lainnya.
Sementara UMK terendah di Soloraya ditempati Wonogiri dengan UMK sebesar Rp 1.839.043,99.
Kabupaten Sragen satu trap dari dasar terendah di atas Wonogiri dengan UMK tahun depan
dipatok sebesar Rp 1.839.429,56 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi telah
menandatangani Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum pada 35
kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
Penetapan UMK tahun 2022 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan, di mana formula perhitungan dan datanya sudah baku. UMK mendasari
perhitungan formula dari PP 36/2021 pasal 26 dan angka dari BPS, sesuai surat Menteri
Ketenagakerjaan RI kepada para Gubernur se-Indonesia No B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal
364
