Page 45 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 45
Judul Buruh Tangerang Raya tolak penetapan UMK Banten 2022
Nama Media elshinta.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/252556/2021/12/02/buruh-tangerang-
raya-tolak-penetapan-umk-banten-2022
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-02 07:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten tentang Upah Minimum
Kabupaten atau Kota (UMK) se-provinsi Banten Tahun 2022.
BURUH TANGERANG RAYA TOLAK PENETAPAN UMK BANTEN 2022
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten tentang Upah Minimum
Kabupaten atau Kota (UMK) se-provinsi Banten Tahun 2022.
"KSPSI yang terafiliasi ke Andi Gani Nea Wea (AGN) ini menolak SK Gubernur Banten Nomor.
561/Kep282-Huk/2021 yang resmi dikeluarkan 30 November 2021, karena dinilai tidak sesuai
dengan kesepakatan hasil rapat kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit," kata Ketua Dewan
Perwakilan Cabang KSPSI (AGN) Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi di Tangerang, Rabu.
LKS Tripartit adalah forum musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang terdiri dari
unsur, pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh.
Menurut dia, seharusnya SK Gubernur tentang pengupahan harus merujuk kepada hasil
kesepakatan LKS tripartit Provinsi Banten pada tanggal 29 November 2021 yang telah menyetujui
kenaikan UMK tahun 2022 sebesar 5,4 persen.
"Kami tegas menolak dan menuntut Gubernur Banten untuk merevisi SK UMK (Kabupaten atau
Kota) Tahun 2022, dimana revisi merujuk pada pokok pikiran yang dirumuskan LKS Tripartit
yaitu kenaikan Upah Sebesar 5,4 persen," katanya.
Selain itu, ia menuturkan, bahwa SK Gubernur masih berdasar kepada PP No.36/2021 tentang
Pengupahan sebagai aturan turunan dari UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang dalam amar
putusan Mahkamah Konstitusional yang telah dinyatakan sebagai UU inkonstitusional bersyarat
dengan kata lain UU tersebut belum merujuk pada konstitusi dan undang-undang dasar 1945.
44
