Page 48 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Menurut Roy, kenaikan UMK di Jabar hanya mengalami kenaikan antara 0,84 hingga 1,09 persen.
Besaran itu sesuai dengan ketentuan PP No 36/2021. Tak hanya itu, sebanyak 11 kota kabupaten
bahkan tak mengalami kenaikan untuk UMK 2022.

Padahal, kata Roy, jelas putusan MK amar ke 7 bahwa pemerintah tidak boleh mengeluarkan
kebijakan program strategis dan berdampak luas. Sementara PP 36/2021 jelas bahwa
pengupahan merupakan program strategis Nasional yang pastinya berdampak luas. "Termasuk
kami juga akan melakukan mogok masal sebagai perlawanan kepada putusan tersebut,"
tegasnya.

Kalangan buruh di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus gigit jari dengan
keputusan tersebut.

Di Kota Cimahi, UMK Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 3.272.668 atau hanya naik sekitar 0,95
persen dari tahun 2021 yang mencapai Rp 3.241.919. Penetapan itu jauh di bawah rekomendasi
yang disampaikan Pemkot Cimahi yang mencapai Rp 3.517.492.
Reaksi keras juga muncul dari Kabupaten Bandung Barat lantaran sama sekali tidak mengalami
kenaikan. UMK tahun 2022 tetap Rp 3.248.283.

Padahal sebelumnya Pemkab Bandung Barat merekomendakikan Rp 3.475.663.

"Gubernur yang punya moto "Buruh Jabar Juara Lahir Batin" hanya omong kosong, jelas kami
sangat kecewa atas penetapan tersebut," kata Ketua DPC SBSI 92 Kota Cimahi, Asep Jamaludin.
Putusan yang sudah ditetapkan tersebut, kata dia, membuat buruh geram dan akan melakukan
perlawanan serta aksi lanjutan lantaran dinilai tak memikirkan nasib pekerja.

Berdasarkan hasil diskusi sementara bersama para Aliansi Buruh Jabar (AJB), pihaknya akan
menggugat Ridwan Kamil terkait penetapan UMK Tahun 2022 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara (PTUN).

"Kami akan mempersiapkan perlawanan kembali atas keputusannya yang telah menolak
rekomendasi dari wali kota/bupati di atas formulasi PP 36. Kami akan menggugat atas penetapan
yang telah dilakukan Ridwan Kamil terhadap UMK," tegas Asep.

Terpisah, Ketua DPC SPN Kabupaten Bandung Barat Budiman memastikan buruh akan
melakukan aksi lanjutan untuk melawan keputusan Ridwan Kamil yang mengacuhkan
rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat.

"Pasti ada gerakan. Kesimpulannya Gubernur Jabar sangat mengecewakan. Jangan harap lah
jadi presiden. Gak akan ada dukungan penuh," tegasnya.

Budiman pun membandingkan kebijakan yang dibuat Ridwan Kamil dengan Gubernur Jawa
Timur Khofifah Indar Parawansa yang akan membuat diskresi khusus UMK tahun 2022 di Jawa
Timur.
Menurutnya, ada 4 atau 5 daerah di Jawa Timur yang tak naik upahnya tahun depan.

Namun hasil kesepakatan bersama kalangan buruh, Pemprov Jatim akan membuat diskresi
khusus.

"Nah kalau Gubernur Jabar tidak menggunakan hak diskresi. Harusnya rekomendasi bupati/wali
kota dipertimbangkan, pakai hak diskresinya," jelas Budiman.

47