Page 49 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Advokat sekaligus Anggota DPRD Jabar, Rafael Situmorang mengatakan, Undang-Undang (UU)
UMK terdapat dua versi. Pertama, Undang-Undang UMK berlaku per hari setelah diputuskan.
Sehingga PP 36 dimunculkan sebelum MK mengeluarkan keputusan. Versi Kedua, PP 36 yang
dianggap inkonstitusional sehingga perlu ditangguhkan.

"Saya berpendapat yang kedua, apalagi turunannya sudah tidak dipakai. Karena UU-nya saja
yang menjadi payung hokum-nya dinyatakan inskontutisional bersama," ucap Bang Rafael
sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, PP 36 tidak ditunda pemberlakukannya setelah perbaikan 2 tahun.

Sebab, PP ini merupakan turunan dari peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja.

"Logikanya UU-nya saja sudah dinyatakan inskontitusional bersyarat. Apalagi dibawahnya. Ini PP
diberlakukan sebagai peraturan pelaksaan UU Cipta Kerja," cetusnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja, penetapan ini tidak
terlepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-undang (UU) 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan serta beberapa
surat Menteri Ketenagakerjaan RI, kemudian rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah
minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara
Dewan Pengupahan.
"Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,"
ucap Setiawan.

Menurut Setiawan, Gubernur Ridwan Kamil turut bersimpati dan berempati terhadap hal ini,
karena rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada Peraturan
Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.

"Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini
di dalam 2 tahun.

Namun demikian selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan
seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari terkait dengan
perhitungan UMK ini," tuturnya.

Setiawan menegaskan bahwa tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK ini dan
gubernur tidak dapat merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang telah
disampaikan oleh seluruh bupati/wali kota.

"Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah
seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut," ujarnya.

Setiawan mengharapkan, untuk kedepannya pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah
pusat agar dapat melibatkan pemerintah daerah lebih jauh khususnya di dalam penghitungan
UMK ini.

"Karena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya
sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di
masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh," tandasnya. (win/ziz/drx)

I KOTA BEKASI (naik Rp 18.906)

48