Page 47 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 47

Judul               Buruh Melawan Lewat PTUN
                Nama Media          Jabar Ekspres
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg1&2
                Jurnalis            WIN
                Tanggal             2021-12-02 07:11:00
                Ukuran              410x261mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 143.500.000

                News Value          Rp 1.435.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Gubernur  Jawa  Barat  (Jabar)  Ridwan  Kamil  pada  Selasa  malam  (30/11)  telah  menetapkan
              besaran nilai UMK di Jabar melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/
              2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi
              Jawa Barat Tahun 2022.Keputusan orang nomor satu di Jabar tersebut menuai reaksi negatif
              dari para buruh di berbagai daerah.



              BURUH MELAWAN LEWAT PTUN

              Kecewa, Pekerja Akan Mogok Masai

              BANDUNG  -  Gubernur  Jawa  Barat  (Jabar)  Ridwan  Kamil  pada  Selasa  malam  (30/11)  telah
              menetapkan besaran nilai UMK di Jabar melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/
              Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di
              Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
              Keputusan orang nomor satu di Jabar tersebut menuai reaksi negatif dari para buruh di berbagai
              daerah.

              "Kami  sangat  kecewa  dengan  keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  yang  menetapkan  UMK
              berdasarkan  PP  36/2021,  ke-putusan  gubernur  tersebut  sangat  menyakiti  hati  dan  perasaan
              kaum buruh Jawa barat yang sudah berhari-hari berjuang tapi berakhir dengan pil pahit," tegas
              Ketua  DPD  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KS-PSI)  Jabar,  Roy  Jinto  saat
              dihubungi, kemarin (1/12).

              Jawa Barat tidak menghargai proses yang telah dilalui di tingkat kabupaten/kota. Di mana bupati
              atau  wali  kota  telah  membuat  rekomendasi  kenaikan  UMK.  Rekomendasi  itu  sudah  melalui
              pengkajian dan perdebatan yang panjang.

              "Namun,  setelah  sampai  ke  pemprov  semua  dimentahkan  dengan  mengembalikan  semua
              rekomendasi agar sesuai dengan PP 36/2021," ujar dia.



                                                           46
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52