Page 471 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 471
Judul UMK Ditetapkan, Pemprov Jabar: Tak Ada Ruang Diskresi Bagi Daerah
Dalam Penghitungan Upah
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-042036537/umk-
ditetapkan-pemprov-jabar-tak-ada-ruang-diskresi-bagi-daerah-dalam-
penghitungan-upah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-01 17:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Upah minimum kota dan kabupaten ( UMK ) 2022 yang berlaku di 27 kabupaten dan kota di
Jabar sudah ditetapkan. Pemprov setempat mengaku memahami aspirasi buruh yang tidak puas
atas penetapan upah tersebut. Hanya saja, mereka mengingatkan bahwa dalam persoalan itu,
tak ada celah bagi daerah untuk ikut terlibat dalam pembahasan soal upah. Semuanya berada
dalam kewenangan pemerintah pusat.
UMK DITETAPKAN, PEMPROV JABAR: TAK ADA RUANG DISKRESI BAGI DAERAH
DALAM PENGHITUNGAN UPAH
BANDUNG - Upah minimum kota dan kabupaten ( UMK ) 2022 yang berlaku di 27 kabupaten
dan kota di Jabar sudah ditetapkan.
Pemprov setempat mengaku memahami aspirasi buruh yang tidak puas atas penetapan upah
tersebut. Hanya saja, mereka mengingatkan bahwa dalam persoalan itu, tak ada celah bagi
daerah untuk ikut terlibat dalam pembahasan soal upah. Semuanya berada dalam kewenangan
pemerintah pusat.
"Rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada Peraturan
Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu,"
kata Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmadja dalam keterangannya, Selasa, 30 November 2021.
Setiawan Wangsaatmadja kemudian membeberkan sejumlah aturan dari pusat di antaranya
Undang-undang (UU) No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No 23/2014 Tentang
Pemerintah Daerah, UU No 11/2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No
36/2021 Tentang Pengupahan serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI.
Lainnya, katanya, berupa rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah minimum kabupaten
/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara Dewan Pengupahan.
470
