Page 468 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 468
Menurut Johnson, keputusan itu tidak hanya berdampak dalam hal pengupahan pekerja, tapi
juga di sektor investasi dan usaha lainnya, karena proses penetapan upah pekerja sudah tidak
sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Namun, Apindo juga tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan Gubernur sudah menjadi
keputusan produk hukum. Hal yang paling mungkin bisa dilakukan ialah mempertimbangkan
untuk menempuh jalur hukum atas SK nomor 188/803/KPTS/013/2021 yang dikeluarkan
Gubernur Jawa Timur tentang UMK 2022.
Khofifah menyampaikan bahwa keputusan kenaikan UMK di Jawa Timur tahun 2022 diambil
dengan memperhatikan rasa keadilan. Pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian
serta menjamin kondisi sektor industri dan ketenagakerjaan yang kondusif di Jawa Timur.
Berbeda dengan Apindo, Khofifah mengklaim bahwa perhitungan UMK 2022 sudah
menggunakan formula sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021. Namun, khusus lima kabupaten/kota
yang masuk Ring 1, upah minimumnya diusulkan oleh bupati/wali kota dengan pertimbangan
merupakan daerah padat industri.
467
