Page 472 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 472
"Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,"
katanya sambil menyebut bahwa Gubernur Ridwan Kamil, turut bersimpati dan berempati.
Buruh sendiri menginginkan kenaikan hingga 10 persen dari upah minimum tahun depan.
Dengan demikian, merujuk kepada kondisi tersebut, Setiawan pun menegaskan bahwa tugas
gubernur sekadar menetapkan terkait dengan UMK.
Gubernur, imbuhnya, tidak dapat merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang
telah disampaikan oleh seluruh bupati dan walikota.
"Karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati dan walikota pada saat ini sudah
seluruhnya sesuai dengan PP 36, dan gubernur tinggal menetapkannya," ujarnya.
Demikian pula dalam menanggapi putusan MK yang menyatakan bahwa pemerintah harus
memperbaiki peraturan ini di dalam tempo 2 tahun.
Setiawan mengingatkan, bahwa selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan UU
Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari terkait
dengan perhitungan UMK.
Dalam kaitan itu, pihaknya pun berharap pada penetapan upah mendatang pihaknya
merekomendasikan kepada pemerintah pusat supaya dapat melibatkan pemerintah daerah
dalam penghitungan UMK tersebut.
"Karena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya
sangat bervariasi." "Kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di masa yang
akan datang bisa terlibat lebih jauh," jelasnya.
Dalam UMK 2022 yang ditetapkan 30 November 2021, Kota Bekasi memegang angka tertinggi
dengan nilai upah sebesar Rp 4.816.921,17.
Sedangkan nilai upah terendah Kota Banjar dengan angka Rp 1.852.099,52. Ibukota Jabar, Kota
Bandung berada di angka Rp 3.774.860,78.
471
