Page 492 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021
P. 492

Kepala  Dinas  Sosial  dan  Ketenagakerjaan  Kota  Banjar  Asep  Tatang  Iskandar  mengatakan
              perhitungan UMK didasarkan kepada rumus yang telah diatur dalam PP Nomor 36 tahun 2021.
              "Perhitungan kan menggunakan rumus. Ketika indikator-indikator perhitungannya rendah, tentu
              saja  hasilnya  pun  rendah.  Jadi  tak  mungkin  UMK  tinggi,  kalau  indikator  yang  jadi  bahan
              perhitungannya rendah," kata Asep Tatang, Rabu (1/12/2021).

              Asep memaparkan ada enam indikator yang menjadi bahan perhitungan, data merupakan hasil
              dari BPS yang diketahui dari Kementerian Tenaga Kerja. Hal pertama yaitu rata-rata konsumsi
              per kapita masyarakat Kota Banjar berada di angka Rp 1.088.977. Indikator ini menjadi poin
              yang cukup vital sebagai gambaran seberapa banyak rata-rata warga Banjar mengeluarkan uang
              untuk kebutuhan konsumtifnya selama satu bulan.

              Hal kedua yakni rata-rata jumlah anggota rumah tangga (ART) sebanyak 3,21. Ketiga, rata-rata
              (anggota rumah tangga) yang bekerja di Banjar sebanyak 1,31.

              Indikator keempat adalah UMK tahun 2021 sebesar Rp 1.831.884,83. Kemudian indikator kelima
              adalah pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sebesar 1,51 persen dan yang terakhir adalah inflasi
              di provinsi Jawa Barat sebesar 1,76 persen.

              "Nah semua indikator itu kan langsung dihitung berdasarkan rumus. Pertama muncul dulu upah
              batas  atas  sebesar  Rp  2.668.409,29.  Kemudian  dihitung  upah  batas  bawah  sebesar  Rp
              1.334.204,65," ucap Asep.

              Setelah  itu,  barulah  dihitung  upah  minimum  yang  juga  menggunakan  rumus  yang  sudah
              ditentukan. Sehingga pada akhirnya muncul angka UMK Kota Banjar tahun 2022 sebesar Rp
              1.852.099,52 "Tentu pekerja inginnya naik tinggi, sementara pemberi kerja memiliki keinginan
              yang  berkebalikan.  Sehingga  tentu  di  sinilah  peran  pemerintah  berusaha  menengahi  dari
              benturan dua kepentingan tersebut," ujar Asep.







































                                                           491
   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497